Network
PR TASIKMALAYA - Habib Rizieq Shihab dijadwalkan akan mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 09.00 WIB.
Kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam itu akan disambut oleh jutaan simpatisannya yang terpantau telah memadati ruas tol menuju Bandara Soetta.
Bahkan dilaporkan, sejumlah massa memilih bermalam di masjid sekitar Bandara Soetta sejak Senin, 9 November 2020 kemarin sore.
Baca Juga: Sampaikan Kabar Duka, Putra Sulung SBY: Inna lillahi Wa Inna Ilaihi raji’un
Menjelang kedatangannya, pengamat politik Universitas Indonesia, Dr. Ade Reza Hariyadi menyebut sebagai islah Rizieq dengan pemerintah.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari RRI, Ade menyebut, kepulangan Rizieq ke Indonesia bisa menjadi momentum membuka tabir persoalannya selama ini.
"Sehingga menjadi terang benderang persoalan yang terjadi selama ini," kata Ade, Selasa, 10 November 2020.
Baca Juga: Jelang Kedatangan Habib Rizieq Shihab, Tagar #WelcomeBackIBHRS Trending di Twitter
Diketahui, Habib memilih terbang dan menetap di Arab Saudi selama hampir 3,5 tahun. Hal ini bermula atas kasus dugaan keterlibatan chat pornografi dengan Firza Husein.
"Tidak bisa berdiri sediri, harus saling berinteraksi. Kalau sudah tidak ada persoalan di sana, ya sebaiknya di terima, dan kalau memang di sini masih ada kaitannya dengan masalah hukum, Habib juga harus menghadapi.
"Dan hak-hak konstitusional digunakan untuk mendapatkan pelayanan hukum yang terbaik," terang Ade menjelakan soal permasalahan Rizieq dan pemerintah bisa segera diatasi.
Baca Juga: Dorong Perekonomian, Peternak Sapi Gunungkidul Dapat Ilmu dari New Zealand
Namun, Ade juga berpendapat, kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air kini jangan dijadikan ajang pemerintah untuk mencari kesalahannya.
"Kedua juga tidak ada upaya untuk mencari cari kesalahan, karena Habib Rizieq yang suka berseberangan pendapat dengan pemerintah. Harus ada situasi yang sama-sama fair. Sehingga tidak ada kesan-kesan lain," ungkapnya.
Tak hanya dugaan chat porno, Rizieq juga sempat tersandung kasus mempelesetkan salam Sunda, 'Sampurasun', dan dugaan penghinaan terhadap Pancasila.
Baca Juga: Singgung Kebijakan Joe Biden, Menperin: Percaya Indonesia Penting di Mata Amerika
"Yang terjadi selama ini adalah perperangan opini, yang sifatnya faktual justru tidak terungkap. Ini momentumnya, kalau tidak segera diselesaikan, akan tetap menggantung menjadi opini yang simpang siur yang berpotensi menghadirkan keresahan di tengah masyarakat," pungkasnya.***
