Network
PR TASIKMALAYA – Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan wabah pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati).
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan saat di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat 6 November 2020.
Ia mengatakan bahwa perlu ada pendampingan sekaligus pengawasan terkait penggunaan dana anggaran Covid-19 dari KPK dan Kejati.
Baca Juga: Lisa BACKPINK Menyebut Gong Yoo Sebagai Tipe Idealnya, Beginilah Tanggapan Aktor 'Goblin' tersebut
“Dalam hal pelaksanaan penggunaan BTT, SKPD/UKPD telah mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi, BPKP dan KPK untuk pengawasan," kata Anies, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Sabtu 7 November 2020 dari RRI.
BTT mengalami kenaikan sebesar 2.752,39 persen dari semula dianggarkan sebesar Rp 188 miliar menjadi Rp 5,19 triliun.
“Dana BTT ini digunakan untuk penanganan kesehatan dan dampak ekonomi, terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup," kata Anies.
Anies menjelaskan, dana BTT itu juga digunakan untuk penyediaan jaringan pengamanan sosial.
Baca Juga: Joe Biden Kembali Kutip Hadist Nabi Muhammad, Netizen: Terima Kasih atas Pesanmu Tentang Islam
Anggaran kesehatan, dalam kondisi wabah pandemi Covid-19 perlu pengawasan ketat, karena negara, masyarakat yang sedang dilanda musibah.
Jangan sampai terjadi salah sasaran pembelanjaan anggaran, atau anggaran yang bocor terjadi. Perlu kerja sama banyak pihak mengawal dana BTT ini.
Ia menegaskan, sumber anggaran dana penanganan Covid-19 berasal dari sumber yang berbeda lewat belanja dana BTT.
“Itu beda, program PEN itu adalah program pemerintah pusat terkait dengan pembangunan-pembangunan, memang program itu,” kata Anies.
Baca Juga: Southampton Vs Newcastle: The Saints Puncaki Klasemen Sementara Liga Inggris untuk Pertama Kalinya
Dana BTT bersumber dengan menggunakan anggaran dari DKI Jakarta.
“Kalau penanganan Covid-19 kita menggunakan dana BTT dari DKI," ucap Anies.***
