Network
Karenanya, diperlukan adanya kodifikasi yang mengintegrasikan data sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi.
Sehingga, data statistik perdagangan produk halal Indonesia serta penganggaran APBN ke depannya mendukung industri produk halal dapat dilakukan dengan lebih mudah dan termonitor dengan baik.
Untuk itu, lanjut Wapres, peran Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Stastistik, dan MUI menjadi sangat penting untuk bekerja sama dalam rangka koordinasi terkait
kodifikasi produk halal Indonesia.
Baca Juga: Kebakaran Pabrik Kimia di Banten Jatuhkan Korban Jiwa, Polisi Segera Selidiki TKP
"Untuk itu saya minta Menteri Koordinator Perekonomian untuk dapat mengkoordinasikan hal ini," ucap Wapres.
Langkah strategis selanjutnya adalah program sertifikasi halal produk ekspor. Jika ini dapat diimplementasikan secara kuat, maka akan menjadikan produk Indonesia diperhitungkan, memiliki daya saing global, dan membuka akses pasar secara lebih luas.
“Sertifikasi produk halal ekspor diharapkan dapat dimaknai oleh para eskportir sebagai peningkatan nilai tambah dari produk mereka. Peningkatan daya saing yang berujung pada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia, dan tentu peningkatan kontribusi positif pada neraca perdagangan Indonesia,” imbuh Wapres.
Baca Juga: Lille Gagal Ambil Posisi Puncak Klasemen dari Paris Saint-Germain Setelah Ditahan Imbang Nice
Wapres menggarisbawahi perlunya proses sertifikasi halal yang mudah, efisien dan efektif, serta dapat memiliki kualitas tinggi, sehingga mampu bersaing dengan kualitas lainnnya. Hal ini bisa dimulai dengan membangun ketertelusuran halal (halal traceability) yang dimulai dari
bahan mentah atau raw material, kemudian produk setengah jadi, dan terakhir produk jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen.
Lalu, untuk mendorong industri produk halal yang lebih kuat di dalam negeri, KH Ma'ruf Amin berharap ke depannya Indonesia perlahan dapat mengurangi jumlah impor dari negara lain atau program substitusi impor.
