Network
PR TASIKMALAYA - Satu tahun Indonesia berada di bawah pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, dan dalam hal ini selalu ada kebijakan yang menuai pro dan kontra di masyarakat.
Mengenai hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan beberapa catatan dalam bidang hukum dan HAM dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Dia menjelaskan, selama satu tahun terakhir ini, Polri telah menunjukkan kinerjanya dengan berhasil mengungkap 29 ribu kasus narkoba.
Baca Juga: Menyambut HUT Dharma Kayadhika, Kemenhumkan Gelar Lomba Cepat Tepat Akuntansi Pemerintahan Secara Da
“Secara garis besar, kami di parlemen tentunya melihat ada banyak catatan maupun pencapaian yang berhasil diraih pemerintah selama satu tahun ini misalnya terkait pengungkapan dan pemberantasan kasus narkoba oleh kepolisian," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin 19 Oktober 2020.
Menurut Sahroni, banyak sindikat narkoba internasional yang ditangkap dan upaya pengungkapan itu tidak terhenti karena adanya pandemi covid-19.
"Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal narkoba," ujarnya.
Sahroni mengatakan dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, pemerintahan Jokowi menghadapi banyak hambatan, namun hingga saat ini situasi keamanan di dalam negeri masih terjaga.
Baca Juga: Ramai Diperbincangkan, Lima Nama‘Tuhan’ Dalam DPT Pilkada Jember Ada Sejak Tahun 2019
Menurutnya, kondisi itu tentunya sangat diapresiasi karena di negara lain, adanya pandemi membuat kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam.
"Namun kita lihat di Indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif," katanya.
Sahroni tidak menampik dalam satu tahun terakhir ini, ada juga beberapa aturan terkait hukum dan HAM yang menuai kontroversi dan kritikan publik.
”Tidak masalah karena dalam demokrasi, kritik dan masukan untuk pemerintah itu hal yang normal dan justru harus dihargai,” ucapnya.
Baca Juga: Semakin Sukses di Kalangan Internasional, Anggun C Sasmi Menjadi Juri lagi di Acara Musik TV Prancis
"Kami di Komisi III siap bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja di bidang Hukum dan HAM serta akan selalu mendengar aspirasi masyarakat," katanya.***
