Network
“Kita cocokkan di situ. Jadi kalau ada peserta mencoba daftar, lalu KTP dan NIK tidak ditemukan, coba cek saat menginputnya, sudah benar atau salah saat memasukannya? Siapa tahu lagi buru-buru, jadi salah tulis nomor,” jelasnya.
Namun, jika sudah memasukkan data dengan benar namun masih gagal, Hengki menyarankan agar langsung mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk melakukan pengecekan langsung.
“Kami mencatat, sudah hampir 20 juta pendaftar berhasil memasukkan NIK dan KTP-nya. Coba cek ke Dukcapil, mungkin saja nomornya belum terupdate,” tegasnya.
Persoalan lainnya, banyak pelamar yang sudah mencoba berkali-kali mendaftar namun selalu gagal. Bahkan, pelamar telah mencoba mendaftar di setiap gelombang, tapi selalu tidak lolos.
Baca Juga: Dapat Serangan Bom dari Armenia, 12 Warga Azerbaijan Meninggal Dunia dan Puluhan Orang Terluka
Menanggapi hal tersebut, Hengki menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan pelamar tersebut mengalami kegagalan berkali-kali.
Pertama, jumlah peserta yang daftar melebihi kapasitas kuota pergelombang. Seperti pada gelombang IX, pendaftar mencapai 5,9 juta sementara kuota yang tersedia hanya 800 ribu orang.
Sebanyak 5,9 juta pelamar akan diseleksi berdasarkan Perpres No 76/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, sebagaimana perubahan pada Perpres No 36/2020.
Peraturan tersebut menegaskan beberapa golongan yang tidak berhak mendapatkan Kartu Prakerja yaitu: Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, Kepala Daerah dan perangkat desa, Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD).
Baca Juga: Ngotot Minta PM Thailand Mengundurkan Diri, Sebagian Demonstran Alami Luka-luka
