Network
PR TASIKMALAYA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo membahas soal kuota CPNS 2021.
Dikabarkan, kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2021 mendatang sebanyak satu juta pegawai pada 2021.
Menurut Tjahjo, penerimaan tersebut dirasa sangat penting di masa pandemi ini dan masih tingginya angka stunting dan kematian ibu anak (KIA) di Indonesia.
Baca Juga: Polres Majalengka Tangkap Penyalahguna Narkotika, Kapolres: Pelaku Pasrah
Adapun formasi CPNS yang akan dibuka ialah perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian, penyuluh perairan, dan sebagainya.
“Penerimaan CPNS 2021, satu juta dulu, kita akan menambah perawat, bidan dan dokter umum, penyuluh pertanian dan perairan.
“Ini penting, sebab soal stunting yang masih sangat tinggi,” ujar Tjahjo sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalya.com dari Antara.
Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu ini Untuk Referensi Makanan hingga Kecantikan
Oleh karena itu, penerimaan CPNS di daerah akan direformasi dengan kebijakan Jokowi.
“Di masa pandemi juga kami sudah menyiapkan rekrutmen pada posisi sistem yang ada, makanya saya sudah saya sampaikan ke PT Taspen agar segera memproses pensiunan PNS,” lanjut Tjahjo.
Tjahjo menjelaskan, reformasi birokrasi bertujuan untuk menyatukan semua elemen pemerintahan dari atas sampai bawah sebagai bagian dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Kurangi Jumlah Pengangguran, Kemenperin Laksanakan Diklat 3 in 1
Selain itu, didukung juga oleh birokrasi yang bersih dan tata kelola yang cepat. Pada masa pandemi ini, ia juga meminta agar ASN beradaptasi dengan cepat.
“Konteks pengembangan ASN ini yang perlu, termasuk sebagai penilaian bagi mereka. Ini harus dipersiapkan.
“Pemerintah terus melakukan pembinaan di segala Unit, salah satunya pada PTSP, dengan demikian ukuran kinerja pemerintah diukur dari kepiawaian staf PTSP,” sambungnya.
Baca Juga: Pengembangan Obat Modern Asli Indonesia Jadi Fokus Kemenperin
Saat ini, terdapat pegawai negeri sebanyak 4,2 juta di pusat dan 1,4 merupakan pegawai administrasi.***
