Perbaikan Fasilitas Umum Perlu Biaya Miliaran, Pemprov Jakarta akan Jaga Ketat Demo Sesi Dua

- 12 Oktober 2020, 09:00 WIB
Kondisi halte TransJakarta setelah kerusuhan demo Omnibus Law
Kondisi halte TransJakarta setelah kerusuhan demo Omnibus Law /Antara News

 

PR TASIKMALAYA - Berkaca pada dampak demonstrasi yang terjadi beberapa hari lalu terutama berkaitan dengan kerusakan fasilitas umum yang ada, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersiapkan strategi pengamanan ekstra menjelang kegiatan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang akan dilaksanakan gelombang berikutnya.

Melalui Tim Humas Pemprov DKI di Jakarta pada Minggu, 11 Oktober 2020, Anies Baswedan, menyatakan bahwa Kodam Jaya, dengan Kepolisian dan jajaran Pemprov DKI akan siapkan penjagaan ekstra untuk fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar daerah tersebut.

"Memang ini (perusakan dan pembakaran halte TransJakarta) baru pertama kali terjadi," ujarnya. 

Baca Juga: Tahun 2022 Penyiaran Analog Berakhir, KPI: Masyarakat Mulai Biasakan dengan Siaran Digital

Diketahui, Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yang terdiri dari Persatuan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, berencana menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, Selasa, 13 Oktober 2020 mendatang.

Sebelumnya, diinformasikan bahwa setidaknya 11 halte TransJakarta mengalami kerusakan akibat kegiatan demonstrasi yang berujung anarkis untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta beberapa waktu lalu.

Anies mengungkapkan, biaya yang diperlukan untuk memperbaiki
kerusakan-kerusakan tersebut ditaksir mencapai Rp 25 miliar.

Baca Juga: Hoaks Atau Fakta: Beredar Link Pendaftaran Kartu Prakerja Lewat Situs prakerja.vip

Halaman:

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x