Network
PR TASIKMALAYA - Ketua Umum Lembaga, Pemantau Penanganan Covid 19 & Pemulihan Ekonomi Nasional, Arief Poyuono kembali buka suara.
Arief kini mengajak kaum buruh untuk menentang kebijakan Anies Baswedan soal PSBB secara total di DKI Jakarta.
Menurut Arief, kebijakan itu bisa menimbulkan kerugian untuk kaum buruh, bahkan bisa menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Baca Juga: Film G30S/PKI Dianggap Perlu Ditonton untuk Mengingat Fakta Sejarah Kelam
"Kaum buruh harus tolak PSBB ketat, kebijakan Anies Baswedan yang telah menyebabkan kerugian bagi kaum buruh," kata Arief dikutip dari RRI.
Arief menilai, kebijakan PSBB di Jakarta menyebabkan beberapa perusahaan terdampak dan PHK buruh besar-besaran.
Tak hanya itu, Arief juga kembali meminta Presiden Joko Widodo untuk menonaktifkan sang Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Baca Juga: Beri Kontribusi saat Pandemi, Google Meet Batalkan Pembatasan Layanan Gratis
"Gubenur DKI Jakarta sudah jelas jelas melakukan mbalelo pada presiden Joko Widodo dan membuat kebijakan PSBB ketat di Jakarta tanpa meminta izin pemerintah pusat dan hanya Anies Baswedan yang membuat aturan PSBB ketat dari seluruh kepala daerah di Indonesia," papar Arief.
Arief menyebut jika Anies mengumumkan PSBB secara total di Ibukota tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dan khawatir jika langka itu ditiru daerah lain.
"Kalau Presiden tidak mengambil tindakan untuk menonaktifkan segera Anies Baswedan, ini akan membuat kepala kepala daerah lainnya akan melakukan mbalelo pada presiden.
Baca Juga: Bantah Seret ST Burhanuddin dan Hatta Ali, Pinangki Tulis Surat Permohonan Maaf
"Dan ke depan bukan cuma kebijakan PSBB saja mereka mbalelo, tapi nantinya juga pada kebijakan lainnya," tegas Arief dikutip dari RRI.
Seperti diketahui, kebijakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat menuai kritik dan polemik di masyarakat dan sejumlah tokoh.
Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju bahkan menyebut jika kebijakan Anies berpengaruh atau mengganggu perekonomian.
Baca Juga: Kemenparekraf Sediakan Akomodasi Indikasi Geografis untuk Kopi Arabika Dieng
Namun, Anies mengklaim jika keputusannya tersebut sudah sesuai dengan arahan Jokowi, dimana prioritas utama adalah mengendalikan kesehatan dalam pemulihan ekonomi.
Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman sempat menyebut jika Presiden Jokowi lebih menilai PSBM efektif dibanding PBB.
"Mini lockdown yang berulang ini akan lebih efektif," kata Jokowi sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 28 September 2020.
Baca Juga: Liga 1 2020 Ditunda, Pelatih Persib Bandung Sempat Dibuat Bingung
Mbalelo dalam bahasa Jawa berarti membangkang perintah atasan atau menantang arus, atau digambarkan sebagai pemberontak.***
