Network
PR TASIKMALAYA - Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah tidak mau ketinggalan mengikuti perbincangan PKI yang sedang hangat-hangatnya menjadi topik di masyarakat.
Fahri hamzah menyatakan sejarah komunis dan PKI seharusnya dapat diungkapkan secara lengkap.
Oleh sebab itu dia inginkan rekannya di Partai Gerinda Fadli Zon mampu memberikan penjelasan tentang sejarah ini.
Baca Juga: 'The Meaning of Mariah Carey', Memoar Perjalanan Kelam Kehidupan Mariah Carey
Seperti yang dikutip dari laman Warta Ekonomi yang berjudul Isu PKI Memanas, Fahri Hamzah minta Fadli Zon Bongkar Sejarahnya.
"Ada anak muda sejarawan yang hebat tentang komunis dan PKI. Selama ini lebih dikenal sebagai politisi, tapi nanti malam hadirkan dia sebagai sejarawan. Namanya @fadlizon. Menurut saya dia yang punya dokumen sejarah paling lengkap. #ILCIdeologiPKI," dari akun Twitter @Fahrihamzah, Selasa 29 September 2020.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Refly Harun, kembali mengingatkan agar kita mewaspadai bahaya laten komunisme. Menurutnya, waspada adalah langkah terbaik ketimbang menyesal.
Baca Juga: Hari ini, Rabu 30 September 2020 Harga Emas Antam dan Emas UBS Merangkak Naik
"Bisa jadi bahaya laten ini belum tentu juga ada, tetapi lebih baik kita bersiap, langkah preventif, ketimbang nanti kita menyesal akhirnya komunisme bangkit kembali," kata Refly dalam channel YouTube Refly Harun, Minggu 27 September 2020.
Refly menyebut alasan kenapa kita harus waspada dan bersiap. Menurutnya, sekarang Tiongkok sekarang menjadi kekuatan ekonomi yang paling luar biasa dahsyatnya dengan sistem ekonomi yang beda dengan sistem politiknya.
Ekonominya liberal menuju pada liberalisme kapitalisme, tetapi sistem politiknya tetap sosialis komunistik.
Baca Juga: Puluhan Kasus Positif Covid-19 Bertambah Dalam 1 Hari, Terungkap Klaster yang Sumbang Angka Tinggi
"Ini sebuah perpaduan yang dahsyat karena ekonomi dia berpenetrasi ke mana-mana, dikendalikan oleh satu kekuatan negara yang otoritarian, ternyata bisa, bahkan bisa berekspansi ke luar negeri,” jelasnya.
Dia mengatakan yang patut diwaspadai karena tidak mungkin negara seperti Tiongkok akan mengekspor demokrasi, padahal demokrasi adalah pilihan bagi negara-negara yang terbuka.***
