Kegiatan silaturahmi dan deklarasi tadinya akan diselenggarakan di Gedung Juang 45 dan Graha Jabal Nur, Kota Surabaya. Namun massa menolak mereka yang dinilai memiliki muatan politis.
Baca Juga: Berikut 10 Provinsi dengan Kasus Covid-19 yang Meningkat Tajam
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menuding, jika aksi penolakan itu justru yang politis. Bahkan Gatot menyindir mereka merupakan massa bayaran.
“Jadi, keberadaan KAMI ini menjadi berkah. Kalau perlu besok demonya yang banyak lagi. Artinya, ada rezeki bagi rekan-rekan kita yang memerlukan uang untuk ikut demo. Mungkin ayahnya baru saja di PHK, dan memerlukan uang untuk keluarganya,” ujar Gatot.
https://t.co/Ijz9DctQyM
Denny ini belajar Demokrasi apa tidak?
KAMI berhak berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dijamin Konstitusi.
Kecuali Penguasa memakai TANGAN BESI mengerahkan gerakan yg membrangus Demokrasi spt Korea Utara. Terus buat apa REFORMASI?
KAMI = HTI?
Cekak banget— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) September 28, 2020
***