Network
PR TASIKMALAYA - Politisi Partai Gerindra Dedi Mulyadi menilai agar pemerintah harusnya menggaji ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan wajar.
Dedi Mulyadi menilai pemberian gaji secara wajar kepada Ketua RT dan RW merupakan hal yang wajar, karena tingkatan ini yang secara langsung bersentuhan dengan masyarkat.
"Tugas mereka (para ketua RT dan RW) sangat sentral di kewilayahan, karena bersentuhan langsung dengan masyarkat," jelas Dedi melalui sambungan telepon di Purwakarta, pada Minggu, 19 November 2023, seperti dikutip dari Antara.
Ini didasarkan kepada fenomena yang muncul bahwa ketua RT dan RW di beberapa daerah mendapatkan gaji yang rendah.
Baca Juga: Kemendesa Buka Rekrutmen PLD 2023, Lulusan SMA atau SMK Bisa Ikut Daftar! Cek Ketentuannya di Sini
Tak hanya itu, mengenai permasalahan data distribusi bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Dalam hal ini seringkali ketua RT dan RW yang menjadi sasaran kesalahan tersebut.
"Atas kondisi itu, pasti yang pertama di salahkan itu RT dan RW. Apalagi kalau ada saudara dari RT RW-nya mendapatkan bantuan," sambungnya.
Politikus Gerindra ini mendapatkan sudut pandang baru, bahwa dalam kasus di atas tidak sepenuhnya kesalahan pihak RT dan RW. Karena data penerima bantuan pemerintah berasal dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersifat diperbaharui secara berkala per empat tahun.
Dedi mendapatkan temuan bahwa gaji RT dan RW sangat kecil. Di beberapa daerah ada yang digaji Rp200 ribu per bulan, bahkan ada yang hanya mendapatkan RP900 ribu per tahun.
