Network
Baca Juga: Semakin Menegangkan, Inilah Link Nonton dan Spoiler Jujutsu Kaisen Season 2 Episode 13
Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres dan cawapres telah memicu perbincangan dan evaluasi mendalam di kalangan publik.
Beberapa melihatnya sebagai langkah positif untuk memperluas cakupan kualifikasi dan membuka jalan bagi pemimpin baru dengan perspektif segar.
Namun, pandangan lain mengemukakan bahwa keputusan ini harus diimbangi dengan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa proses pemilihan pemimpin tidak hanya melibatkan orang-orang dengan hubungan keluarga atau posisi politik tertentu.
Hasil Putusan MK
Baca Juga: Bermain TES IQ LAGI, Temukan 3 Perbedaan Rumit pada Gambar yang Menarik! Berani Coba Tantangan?
Polemik batas usia capres dan cawapres telah mencapai babak akhir. Dalam putusan MK yang disepakati dalam sidang yang digelar pada 16 Oktober 2023, menetapkan bahwa calon harus berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah.
“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’,” ucap Ketua MK Anwar Usman dilansir dari laman resmi MK.
Sebelumnya MK menolak permohonan yang diajukan oleh PSI yang mengajukan batas minimum usia capres-cawapres menjadi 35 tahun.
Lewat ketetapan ini, MK membuka peluang bagi kepala daerah berusia di bawah 40 tahun agar bisa mencalonkan diri sebagai Capres-Cawapres di Pemilu 2024.
“Sedangkan, bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu in casu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (appointed officials), seperti penjabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat appointed officials semata, dapat diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pintu masuk yaitu berusia 40 tahun,” ucap Guntur.***
