PR TASIKMALAYA – Isu soal koalisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat ini tengah memanas dan ramai dibicarakan.
Pasalnya, secara tiba-tiba Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies Baswedan pada Selasa, 29 Agustus 2023 untuk Pilpres 2024 mendatang.
Penetapan tersebut dinilai sebagai suatu bentuk pengkhianatan terhadap Partai Demokrat lantaran diputuskan tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
Baca Juga: Penelitian: Orang yang Suka Cemas Adalah Ciri-cri Orang Cerdas, Benarkah?
Hal tersebut dipaparkan dalam Pernyataan Pers Sekjen Partai Demokrat, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Instagram resminya @pdemokrat.
Dalam pernyataan pers tersebut, Partai Demokrat secara tegas mengatakan bahwa rangkaian peristiwa penetapan koalisi Anies-Muhaimin tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan serta pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati tiga parpol.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan serta pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati tiga parpol," demikian isi kutipan pers Partai Demokrat.
Baca Juga: Kabar Gembira bagi Pendidikan Tinggi, Permendikbud Keluarkan Kebijakan Penyederhanaan Akreditasi
Partai Demokrat juga menyatakan bahwa keputusan itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan.