Network
PR TASIKMALAYA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan kinerja Kejaksaan Agung dalam kasus Pinangki Sirna Malasari.
Dikutip dari RRI, ICW meminta Kejaksaan Agung mencabut pendampingan terhadap Pinangki dalam kasus Djoko Tjandra.
"Sehingga yang bersangkutan tidak layak mendapatkan pendampingan hukum. Terlebih lagi, tindakan Jaksa Pinangki telah melanggar dua aspek sekaligus, yakni etika dan hukum," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.
Baca Juga: Akan Mendapatkan Pemeran Utama, Jisoo BLACKPINK Siap untuk Bintangi Drama 'Snowdrop'
Kejaksaan Agung sempat meyebut akan memberikan perlindungan kepada Pinangki sebab ia masih berstatus jaksa dan bagian dari Korps Adhyaksa.
Kurnia menyebut jika kasus Pinangki telah melanggar etika dan mencoreng Korps Adhyaksa karena menerima sejumlah uang dari sang buronan.
"Tentu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tidak terkait dengan tugas dan profesinya sebagai seorang Jaksa, sebab pertemuan yang bersangkutan dilakukan tidak atas dasar persetujuan dari atasannya dan dilakukan dengan seorang buronan Kejaksaan," tegasnya.
Baca Juga: Malaysia Deteksi Mutasi Virus Corona yang 10 Kali Lipat Mudah Menginfeksi, Ahli Tiongkok: Itu Normal
Perlindungan itu dikhawatirkan bisa melindungi Pinangki dari jeratan hukum, sebab penyidikan tak akan berjalan objektif, dan rentan konflik kepentingan.
"Pendampingan hukum terhadap Jaksa Pinangki diduga bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Jaksa Indonesia (PJI)," tambah Kurnia.
