Network
PR TASIKMALAYA - Sebelumnya, Anita Kolopaking pernah tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan penyidik Bareskrim Mabes Polri pada hari Selasa, 4 Agustus 2020.
Alasannya saat itu yakni karena sedang memberikan keterangan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Hal itu dibenarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo.
Baca Juga: Siap untuk Comeback, SuperM Juga Dikonfirmasi akan Membintangi Reality Show Bertajuk 'Mtopia'
"Waktu pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada hari Selasa lalu memang bersamaan dengan giat permintaan keterangan di LPSK," ujar Hasto.
Anita Koloppaking diketahui meminta perlindungan sebagai saksi ke LPSK.
Namun dalam hal ini, Hasto mengatakan akan sulit memproses perlindungan kepada pengacara Anita Kolopaking karena statusnya naik menjadi tersangka kasus surat jalan Brigjen Polisi Prasetijo Utomo.
Baca Juga: Berawal dari Lihat Lubang Pembuangan, AS Temukan Terowongan Penyelundupan 'Canggih' di Perbatasan
Namun, LPSK bisa memenuhi permohonan Anita bila yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).
"Karena yang bersangkutan sudah berstatus tersangka kasus tersebut, sulit bagi LPSK untuk memberikan perlindungan. Akan tetapi, kalau Anita ajukan permohonan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator), LPSK akan dalami juga dan bisa berikan perlindungan," kata Hasto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2020.
Menurut aturan yang berlaku, LPSK bisa melindungi, antara lain saksi, korban, saksi pelapor, saksi pelaku yang bekerja sama, dan juga saksi ahli.
Baca Juga: Membutuhkan Data WNI Korban Ledakan Beirut, Pemerintah Minta KBRI di Lebanon untuk Kerja Cepat
Hingga kini, pihak LPSK masih dalam tahap pendalaman terhadap permohonan Anita sebagai saksi kasus surat jalan Djoko Tjandra.
Hasto menegaskan bahwa LPSK belum memutuskan apakah memberi perlindungan atau tidak kepada Anita Kolopaking.
"Pendalaman masih berlangsung karena kami memerlukan keterangan-keterangan dari pihak lain juga, misalnya dari Bareskrim. Sampai sekarang, kami belum memutuskan," kata Hasto.***
