Pengamat: Kebijakan Jalan Berbayar Terlalu Memberatkan Masyarakat

- 12 Januari 2023, 16:28 WIB
Kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. /Antara/Hafidz Mubarak/

PR TASIKMALAYA – Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mulai memberikan kritik soal jalan berbayar di Jakarta.

Menurut Edi, sistem jalan berbayar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dinilai memberatkan masyarakat.

Selain memberatkan para pemilik kendaraan, sistem jalan berbayar ini juga memberatkan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan.

Maka dari itu, Edi sedikit keberatan dengan wacana yang dipaparkan oleh Dishub DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Cerita Black Panther dari Marvel Komik, Membalikan Fakta dari Film Wakanda Forever?

“Kami melihat jika ini diterapkan, lagi-lagi masyarakat yang harus menanggung beban,” kata Edi pada 12 Januari 2023.

Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA, Edi mengatakan bahwa jika ini diterapkan, maka resikonya adalah kemacetan akan pindah ke jalan yang tidak berbayar.

“kebijakan jalan berbayar pada 25 ruas jalan di Ibu Kota itu semakin memberatkan rakyat dan hanya memindahkan kemacetan ke jalan yang tidak berbayar,” ujarnya.

Edi menyebut sudah ada soal kebijakan ganjil genap yang sudah diterapkan beberapa kali di Jakarta.

Baca Juga: Beckham Putra Gagal Eksekusi Penalti saat Persib vs Persija, Bung Binder: Nggak Ada Hubungannya...

Halaman:

Editor: Al Makruf Yoga Pratama

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah