Network
PR TASIKMALAYA - Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dianggap akan menurunkan derajat Pancasila.
Selain itu RUU HIP juga akan menyebabkan polarisasi dan membuka keran masuknya ideologi lain ke dalam Indonesia.
Tak hanya itu, RUU HIP bisa mendegredasi, mereduksi, dan mendistorsi Pancasila.
Baca Juga: Saat Donald Trump Kecam Orang yang Rusak Monumen Sejarah AS, Patung Melania Trump Justru Terbakar
Hal ini yang membuat Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendorong Joko Widodo untuk mengambil sikap dan langkah tegas terkait RUU HIP ini.
"Kami mewakili MPR RI, Partai Demokrat dan rakyat Indonesia mendorong agar Presiden Jokowi mengambil langkah tegas ntuk menolak dan menghentikan pembahasan RUU HIP," ujar Syarief dikutip oleh Pikiran Rakyat-Tasikmalaya.com dari situs Antara.
Ia menyarankan agar Jokowi segera mengirimkan surat balasan untuk menolak membahas RUU HIP ini agar RUU tidak dilanjutkan.
Baca Juga: Tambahan Kasus Covid-19 Capai Angka 1.000 Per-Hari, Mendagri Optimis Pilkada 2020 Bisa Dilaksanakan
"Masyarakat pun butuh kejelasan terkait sikap Pemerintah terhadap RUU HIP ini," ujarnya lagi.
22 Juli 2020 mendatang, ia menyebut bahwa Jokowi akan menugaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mewakili Presiden RI untuk menyampaikan sikap resmi soal RUU HIP ini.
Dalam pertemuan yang dilakukan Pimpinan MPR RI dengan Jokowi, telah dibahas mengenai persiapan pelaksanaan sidang tahunan MPR RI yang akan dilakukan secara virtual pada 14 Agustus 2020 mendatang.***
