Network
PR TASIKMALAYA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir secara diam-diam mendatang Gedung KPK, Rabu, 8 Juli 2020.
Kedatangan Erick Thohir ke KPK diketahui tengah berdiskusi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Supermodel Naomi Campbell Dikecam, Unggah Foto Bugil di Tengah Pandemi Covid-19
Dikutip dari Antara, Erick keluar dari pintu belakang Gedung KPK dan langsung menaiki mobil Toyota Alphard RI 45.
Meski tak banyak berkomentar soal apa yang disampaikannya dalam pertemuan tersebut, sehari sebelumnya Erick Thohir melakukan Webinar.
Baca Juga: PSG Bakal Lepas Neymar, Barcelona Mesti Rogoh Kocek Dalam-dalam
Dalam webinar yang dilakukan pada Kamis, 2 Juli 2020, Erick Thohir mengungkap ada 53 kasus korupsi di tubuh BUMN.
Artikel ini pernah tayang di Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dengan judul Datangi Gedung KPK Diam-diam, Erick Thohir Beberkan 53 Kasus Korupsi di Tubuh BUMN?.
"Memang sekarang ini sudah 53 kasus korupsi yang saya temukan saat ini. Ini kita mapping supaya KPI (Key Performance Indicator) direksi jelas dan tidak ada iri-irian satu sama lain," ungkap Erick Thohir dalam sesi webinar.
Baca Juga: Pesan Kopi di Starbucks, Wanita Berhijab Terima Gelas Betuliskan 'ISIS'
KPK pun meminta Erick menyerahkan data-data perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pun menyatakan akan 'jemput bola' jika mendapatkan bukti dugaan korupsi perusahaan BUMN tersebut.
Baca Juga: Tagar #FairTreatmentForGOT7 Trending, JYP Entertainment Dituntut Perhatikan Member GOT7
"Sebaiknya Pak Erick enggak cuap-cuap saja, beliau kan tau alamat kantor KPK. Malahan tercatat sudah sampai dua kali berkunjung ke kantor KPK dan kami juga sudah pernah courtesy call ke kantornya.
"Atau jika perlu, KPK yang akan datang menjemput data-data kasus korupsi yang dimiliki Pak Erick," ujar Nawawi pada Minggu, 5 Juli 2020.
Baca Juga: Tawarkan Medali Bagi Petugas Medis Spanyol, Pebulutangkis Carolina Marin: Mereka Pahlawan
Nawawi juga mengatakan Erick pernah mengungkap adanya dugaan praktik korupsi soal mafia alat kesehatan.
"Saya jadi tertarik untuk 'meminta' data tersebut dari beliau, mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK," ucap Nawawi.***
