Network
PR TASIKMALAYA - Diketahui, Kemhan telah melakukan sewa satelit pada Slot Orbit 124 derajat Bujur Timur (BT) sejak 2015 hingga 2021.
Baru-baru ini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melakukan desakan kepada Kejaksaan Agung terkait tindak pidana korupsi sewa satelit oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Hal ini, disampaikan oleh Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam penanganan perkara korupsi proyek sewa satelit oleh Kemhan.
"MAKI mendesak Kejagung mempercepat penanganan perkara dugaan korupsi sewa satelit Kemenhan dalam rangka membantu pihak Kemhan memenangkan gugatan perlawan atas putusan Badan Arbitrase Singapura," kata Boyamin Saiman.
Baca Juga: Link Live Streaming Persita Tangerang vs Arema FC Sore Ini Pukul 18.15 WIB
Menurutnya, pembatalan putusan Badan Arbitrase Singapura bisa dilakukan apabila ditemukan kecurangan termasuk korupsi, seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA, pada Senin, 15 Februari 2022.
"Apabila Kejagung lamban, maka jangan disalahkan apabila nantinya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengalahkan pihak Kemhan," ungkapnya.
"Dikarenakan alasan yang dapat dipakai untuk membatalkan putusan Badan Arbitrase Singapura hanyalah apabila ditemukan kecurangan termasuk korupsi," tegasnya.
Kronologi proyek ini mulanya saat Satelit Garuda-1 telah keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT), seperti yang dikutip dari laman beritadiy.pikiran-rakyat.com.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Pilih Satu Gambar, Energi Positif atau Negatif yang Ada dalam Diri Kamu Sekarang?
