Network
PR TASIKMALAYA - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberi tanggapan soal isu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Ahok dan sejumlah kader PDIP diisukan muncul, sebagai calon Kepala Otorita IKN di Kalimantan.
Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan, meskipun sejumlah kader PDIP banyak diisukan, keputusan calon Kepala Otorita IKN berada di Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tetapi keputusan berada di tangan Pak Jokowi," ucap Sekjen PDIP pada Sabtu, 29 Januari 2022 seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Film Zombie Korea yang Bikin Jantung Berdebar-debar Selain All of Us Are Dead
Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pihaknya menjelaskan terkait ihwal beredarnya nama Ahok, sebagai calon Kepala Otorita IKN tersebut.
Menurut Hasto Kristiyanto, hal tersebut karena awak pers bertanya spesifik soal sikap PDIP, jika Ahok menjadi calon Kepala Otorita IKN.
"Yang jelas PDIP memiliki kader-kader yang mumpuni, memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat," lanjut Hasto Kristiyanto.
Pihaknya mengungkapkan, hal tersebut juga disebabkan karena Jokowi menyebut ingin menunjuk Kepala Otorita IKN, memiliki latar belakang arsitek dan pernah menjadi kepala daerah.
Baca Juga: Natalius Pigai Klaim Bisa Jadi Gubernur di Mana Pun, Teddy Gusnaidi: Sempat Diminta di Planet Mars
"Kepemimpinan yang memahami desain suatu tata letak kota, yang betul-betul memperhatikan kebahagiaan warganya," ujar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Menurutnya, PDIP juga memiliki kader lain seperti mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.
Selain itu, Wali Kota Semarang Hendrarprihadi juga turut disebut, terkait nama calon Kepala Otorita IKN dari kader PDIP.
"Itulah yang dimiliki oleh bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, Pak Hendi wali kota Semarang," lanjutnya.
Baca Juga: 15 Link Twibbon Imlek 2022, Download Gratis di Sini!
Menurutnya PDIP juga memiliki banyak kepala daerah yang berhasil, di luar keempat nama yang telah disebutkannya.
"Itu bisa terjadi karena PDIP mengembangkan sekolah partai, untuk anggota yang menjadi struktur partai, calon anggota legislatif serta calon kepala daerah," lanjutnya.
Menurutnya Jokowi mengubah paradigma pembangunan Indonesia sentris, dengan menempatkan Kalimantan sebagai IKN sehingga banyak isu ketidakadilan.***
