Network
PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para wartawan di Istana Merdeka pada Jumat 17 Januari 2020.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi sempat menyinggung tentang pembangunan Ibu Kota Baru yang kini tengah dilakukan pengembangan.
Ia menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia menggunakan skema kerja sama atau investasi, dan bukan dana pinjaman.
Bahkan skema government guarantee atau jaminan perseorangan juga tidak dilakukan dalam pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia.
Dalam hal itu, Jokowi juga sempat menyinggung tentang Badan otorita yang akan dibangun di Ibu Kota Baru.
Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Sekretariat Negara Republik Indonesia, hingga saat ini Jokowi belum memutuskan siapa yang akan memimpinnya.
Namun terkait hal ini, Jokowi mengakui bahwa ia telah mengantongi beberapa usulan kandidat yang sudah masuk kepada dirinya.
Baca Juga: Atur Ulang Distribusi LPG 3 KG Masih Tahap Kajian, Kondisi Masyarakat Jadi Pertimbangan
Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan bahwa pemilihan pemimpin untuk Badan Otorita yang ada di Ibu Kota Baru akan berada pada kelas Berat.
Ia menyebutkan kriteria tinggi yang harus dimiliki oleh para pemimpin Badan Otoritas tersebut.
Kriteria yang ia sebutkan terkait pemahaman dalam bidang keuangan terutama keuangan global, mengerti urban planning, juga memiliki jaringan yang baik di tingkat Internasional.
"Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah uang, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan Internasional," ujarnya pada kesempatan tersebut.
Baca Juga: 5 Fakta Sebenarnya di Balik Mitos Penyakit Diabetes, Tak Cuma Serang Orang Gemuk
Ditanya terkait bentuk Pemerintahan Ibu Kota Baru dalam waktu mendatang, Jokowi memberikan tanggapannya.
Ia mengatakan kemungkinan besar masih akan tetap berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur.
Namun ia melanjutkan bahwa hal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.***
