Network
Baca Juga: Daftar Hari Nasional dan Internasional Desember 2021, Mulai dari Hari AIDS Sedunia hingga Hari Natal
"Pada sing hari ini juga, teman-teman aktivis pro demokrasi sedng di Polda Metro Jaya juga mengadukan kasus yang sama soal PCR ini terhadap pak Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir, sebelumnya mempersilahkan dari Polda kesini," ujarnya.
Menurut Ferry Juliantono, sebagai pejabat negara seharusnya Luhut Binsar Panjitan dan Erick Thohir tak membentuk sebuah perusahaan.
"Tetapi berangkat dari kolusi dan nepotisme, yang kami sadari sejak awal, yang menjadi kunci darui permasalahan ini," ungkapnya.
Baca Juga: Syakir Daulay Ungkapkan Hal Mengejutkan Setelah Mencium Jenazah Muhammad Ameer Azzikra: Badannya…
"Adalah bahwa sebagai seorang pejabat seharusnya yang bersangkutan dalam arti pak Luhut dan Erick Thohir tidak membentuk sebuah perusahaan baru untuk mengadakan PCR ini," sambungnya.
Ferry Juliantono menjelaskan bahwa seharusnya Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir memberikannya kepada BUMN.
"Seharusnya menyerahkan kepada BUMN-BUMN dan lain sebagainya untuk menjadi pelaksana dari pengadaan PCR dan penyediaan PCR bagi masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: 6 Idol KPop Pria dan Aktor Ini Jadikan IU Sebagai Tipe Ideal Mereka, Siapa Saja?
"Tapi yang dilakukan adalah membentuk perusahaan dan lebih parah lagi perusahaan tersebut saham-sahamnya terdapat atau kepemilikan dari oknum atau yang bersangkutan tersebut," sambungnya.
