Network
Pengertian tersebut menurutnya mengabaikan dan menghindari pelaksanaan yang sesuai dengan Undang-undang.
"Ini ada pembelokan pengertian tentang berbagai hal terutama pengertian aset, penjualan dan mengabaikan Undang-undang untuk membelokan pengertian untuk menghindari pelaksanaan sesuai undang-undang," ujarnya.
Misalnya dalam jalan tol menurutnya pengertian aset dibelokan dan yang dimaksud aset adalah hak milik, padahal aset dalam perusahaan manapun itu bukan berarti hak milik tapi hak pengelolaan.
Baca Juga: Jadwal Tayang One Ordinary Day Full Episode 1-8 di VIU, Catat Tanggalnya!
"Seperti halnya bandara pelabuhan, PT Pelabuhan, PT jasa marga itu tidak punya hak milik tapi hak pengelolaan," sambungnya.
Itulah menurutnya, tercatat sebagai aset yang sesuai dengan pengertian aset dalam Undang-undang keuangan negara.
Dia menambahkan, bagi pihak-pihak yang menyatakan bahwa itu bukan aset maka berarti perkebunan Sinarmas, Pelindo, Angkasa pura, jalan tol di neracanya nol karena mereka tidak punya hak milik mereka HGU dan HGB.
Baca Juga: Prasetyo Edi Marsudi Soal Formula E 'Dompleng' Nama Jokowi: Ngawur dan Konyol
Said Didu memohon supaya hal tersebut segera dihentikan.
"Mohon pembodohan ini dihentikan dan bagi pihak yang melakukan pembodohan ini kita harus catat inilah yang membelokan pengertian aset demi pihak tertentu," pungkas Said Didu.***
