Network
PR TASIKMALAYA - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menyorot masalah insentif tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia.
Masalah insentif nakes tersebut dikaitkan Fadli Zon dengan nakes Inggris yang justru menerima kenaikan gaji.
Terkait dengan masalah yang disoroti Fadli Zon ini, sebelumnya Kemendagri telah memberikan penjelasan.
Cuitan yang mengomentari masalah insentif nakes ini diunggah pada Kamis, 22 Juli 2021, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari @fadlizon.
Fadli Zon juga meretweet cuitan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sebagai bandingan.
"Di Inggris, nakes dianggap sebagai pahlawan sepanjang pandemi yang merawat dan menyelamatkan banyak nyawa," tulisnya.
Baca Juga: Bandingkan Potret Betrand Peto Saat SMP dengan SMA, Ruben Onsu: Terharu Kok Cepat Gede Ya
"Untuk menghargai kontribusi luar biasa ini, gaji nakes dinaikkan 3% tahun ini," tambahnya.
"Sementara di sini, masih banyak insentif nakes belum dibayar. Ada apa?" tutupnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi pernyataan dengan mengungkap kendala dalam realisasi anggaran nakes.
Kemendagri menyebut, terdapat tiga pemerintah provinsi yang belum merealisasi anggaran nakes di masing-masing wilayahnya.
Hal ini diterangkan oleh Mochamad Ardian Noervianto, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, pada hari Senin, 19 Juli 2021.
Ia mengatakan, ketiga provinsi itu ialah Provinsi Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Pikiran Rakyat.
Anggaran yang disiapkan Sulteng untuk nakes ialah sebesar Rp 38,73 miliar, Sumatera Selatan Rp 8,64 miliar, dan Bangka Belitung Rp 5,03 miliar.
Di sisi lain, ada pula provinsi yang tidak menyediakan anggaran insentif nakes di antaranya Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Mochamad Ardian Noervianto berharap ketiga provinsi itu mulai mempersiapkan anggaran nakes daerah sejak Januari hingga Desember 2021.
Baca Juga: Bukan Rizky Billar, Sosok Inilah yang Mengajarkan Sifat Sabar terhadap Lesti Kejora: Beliau adalah..
Namun, terdapat juga daerah yang telah merealisasikan anggaran insentif dengan persentase yang cukup tinggi.
Provinsi tersebut di antaranya Nusa Tenggara Timur 74,11 persen, Kalimantan Barat 66,01 persen, dan Jawa Timur 62,08 persen.
Sementara Jakarta merupakan wilayah dengan anggaran insentif terbesar dengan nominal Rp 710,16 miliar dan telah terealisasi sebanyak 43,16 persen.***
