Network
Mahfud MD menyebut bahwa masalah dari pelaksanaan vaksinasi ialah jumlah vaksinator yang tidak seimbang dengan antrean masyarakat.
"Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat," katanya.
Baca Juga: Raffi Ahmad Borong Sapi dan Kambing untuk Hari Raya Idul Adha, Penjual: Paling Banyak
Selain tenaga vaksinator, jumlah tenaga medis juga tidak cukup, sehingga TNI, Polri, dan BIN harus turun tangan.
Namun, tindakan ini belum berhasil mengatasi masalah itu sebab banyak calon penerima vaksin yang masih tidak terlayani.
"Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya," kata Menko Polhukam.
Pihak swasta kemudian memiliki gagasan untuk membelikan vaksin bagi para karyawannnya serta menyelenggarakan sendiri program vaksinasi.
"Idenya swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja," kata Mahfud MD.
"Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, presiden melarang program vaksinasi berbayar," sambung Mahfud MD.
