Network
PR TASIKMALAYA - Kabar mengenai sembako dan sektor pendidikan yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN terus bergulir.
PPN yang akan dikenakan kepada sembako dan sektor pendidikan akan memunculkan efek domino.
Adapun efek domino dari dikenakannya PPN pada sembako dan sektor penidikan itu, diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad.
Baca Juga: Seakan Inginkan sang Anak Ikuti Jejaknya, Raditya Dika Berikan Buku-buku ini untuk Alinea
“Kalau sembako keterangan resminya akan naik 12 persen. Wah bayangkan kalau sembako naik sekitar 12 persen kira-kira apa yang akan terjadi? Besar enggak?” katanya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dair Antara.
Penetapan PPN terhadap sembako atau kebutuhan pokok masyarakat akan membuat harga menjadi naik atau mahal.
Naiknya harga sembako akan mengakibatkan penurunan konsumen secara otomatis.
Baca Juga: Amanda Manopo Pamit dari Instagram dan Twitter, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
“Pastinya konsumen akan menjerit karena harga semakin mahal. Konsumen akan menyesuaikan terutama kelompok menengah ke bawah,” ujarnya.
Dengan menurunnya konsumen yang membeli kebutuhan pokok sehari-hari maka akan berpengaruh terhadap industri dan pengusaha.
Dampak yang akan dirasakan oleh industri dan pengusaha diakibatkan karena barang yang dikonsumsi akan menurun.
Baca Juga: Kode Redeem FF 'Free Fire' Hari Ini 12 Juni 2021 Bundle Gratis untuk Kamu yang Beruntung!
Setelah barang-barang yang dikonsumsi masyarakat menurun otomatis berakibat pada penjualan.
Industri dan pengusaha tentu akan terpengaruh akibat dari adanya penurunan penjualan.
Penurunan penjualan yang terjadi berdampak terhadap pengurangan jumlah produksi yang akan memotong jumlah tenaga kerja agar efisien.
Industri dan pengusaha akan melakukan efisiensi mengenai pengurangan waktu jam kerja sampai dengan upah kerja.
Secara umum pendapatan masyarakat nantinya akan berkurang akibat dari efek yang ditimbulkan.
“Ketika PPN naik otomatis dampak besarnya pendapatan masyarakat turun, konsumsi turun, daya beli turun,” tegasnya
Selain itu dirinya menyebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia juga akan berpotensi menjadi meningkat.
Untuk PPN yang dikenakan terhadap sekolah akan berakibat pada sekolah swasta terutama di pedesaan yang akan mengalami kerugian.
“Iya (terancam tutup) seperti sekolah-sekolah swasta di desa kan tidak bisa dikecualikan,” ujarnya.
Baca Juga: Lapangan Tembak Gunung Bohong Cimahi Disiapkan Pemerintah Jawa Barat Untuk Tempat Isolasi Covid-19
Tauhid mengingatkan bahwa secara keseluruhan akan menurunkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan pemberlakuan PPN terhadap sembako dan sektor pendidikan.
Tauhid memberikan beberapa saran untuk melakukan reformasi perpajakan dengan beberapa upaya lain yang bisa dilakukan.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan menurut Tauhid diantaranya intensifikasi, meningkatkan kepatuhan, penegakan hukum, dan perluasan basis pajak baru.
“Ini menurut saya yang seharusnya menjadi pokok dan pemerintah bisa melayani lebih baik ternyata enggak bisa,” tegasnya.***
