Network
PR TASIKMALAYA – Politisi PKS Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembentukan Satgas Hak Tagih Dana BLBI.
Mardani Ali Sera menilai penagihan aset BLBI adalah hal penting, tapi penagihan itu bisa dilakukan oleh Kejaksaan.
Menurut Mardani Ali Sera, sebaiknya menggunakan aparat penegak hukum yang sudah ada, bukan membentuk Satgas.
Lalu, dia mengingatkan pembentukan Satgas Hak Tagih BLBI jangan sampai hanya gimik saja.
Kritiknya terkait Satgas itu disampaikan melalui cuitan di akun Twitter miliknya @MardaniAliSera pada Sabtu, 10 April 2021.
“Penagih aset (BLBI) jelas penting, tapi hal tersebut mestinya sudah bisa dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum (Kejaksaan),” tulis Mardani Ali Sera seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
“Gunakan yang sudah ada (Kejaksaan), jangan sampai terkesan gimik,” sambungnya.
Politisi PKS itu pun meminta Pemerintah agar memperjelas mekanisme penagihan aset BLBI oleh Satgas.
“Lalu jika bertujuan memperbaiki kerugian keuangan negara, mekanisme seperti apa harus diperjelas,” ungkapnya.
Baca Juga: Begini Aksi Kocak Polisi Labuhanbanbatu Saat Menangkap Buronan dengan menyamar Jadi Kurir
Mardani Ali Sera menilai bahwa melayangkan gugatan perdata melalui Kejaksaan kepada para obligator akan lebih konkrit.
“Sekaligus menunjukan keseriusan Pemerintah dalam menuntaskan kasus (BLBI) tersebut,” pungkasnya.
Diketahui Sebelumnya, Pada 6 April 2021, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI.
Baca Juga: Sebut Riset Itu Berat, Fadli Zon: Biar Orang Asing Saja!
Satgas tersebut berdasarkan pasal 3 dibentuk bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI.***
