Network
PR TASIKMALAYA- Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, baru-baru ini mengungkapkan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penanganan kasus korupsi.
Melalui cuitan yang diunggah Febri Diansyah di akun media sosial Twitter miliknya, ia mengatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia pada penanganan kasus korupsi tersebut mengalami penurunan.
Febri Diansyah menyebut kepercayaan masyarakat akan penanganan korupsi menurun tajam dari 2019 ke 2020, hal itu diketahui berdasarkan hasil survei Transparency International Indonesia.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rendahnya kepercayaan rakyat Indonesia kepada aparat dalam kasus pelanggaran hukum, menjadi penyebab presepsi dalam penanganan kasus korupsi tersebut alami penurunan.
Tak hanya pada tingkat kepercayaan penanganan kasus korupsi yang menurun, Febri Diansyah pun mengungkapkan tingkat persepsi masyarakat terhadap keadilan pun mengalami penurunan.
Sebagaimana diberitakan Bekasi.Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Drastis, Mantan Jubir KPK: Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja", terkait hal itu, melalui unggahan di Twitter pribadinya, Febri Diansyah pun memberikan penjelasan.
“Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun drastis dari 2019 ke 2020,” kata Febri Diansyah, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twiitter miliknya @febridiansyah, Senin, 5 April 2021.
“Indeks WJP (World Justice Project) adalah yang paling rendah, termasuk Rule of Law. Ada problem di instansi penegak hukum dan penegakan hukum,” ucapnya.
Febri Diansyah mengungkapkan, di antara penyebab turunnya nilai dalam survei itu, contohnya seperti pelanggaran yang sama dengan rakyat biasa oleh seseorang, tetapi tidak diproses karena pelaku punya posisi politik atau kekuatan bisnis.
Baca Juga: Mengapa Jakarta Diprediksi Menjadi Kota yang Paling Cepat Tenggelam di Dunia? Ini Penjelasannya
“Selama publik melihat perlakuan berbeda dalam penegakan hukum pada masyarakat biasa vs pejabat atau orang yang punya akses terhadap kekuasan, maka kepastian hukum dan keadilan akan selalu jadi persoalan,” ujarnya.
Itulah, kata dia, mengapa angka presepsi masyarakat terkait penanganan kasus hukum di Indonesia masih rendah, karena masih terdapat tebang pilih oleh aparat dalam memproses pelanggar hukum.
“Kenapa ini diproses, tapi itu tidak diproses, misalnya. Padahal masyarakat melihat pelanggaran yg sama,” ucapnya.
Baca Juga: Mengapa Jakarta Diprediksi Menjadi Kota yang Paling Cepat Tenggelam di Dunia? Ini Penjelasannya
Febri Diansyah menyebut kepercayaan masyarakat semakin luntur, juga karena melihat fakta saat ini bahwa kasus korupsi Triliunan dihentikan, tapi kasus yang ratusan juta diteruskan.
“Mungkin benar ada alasan hukum, atau ada pembeda sebuah peristiwa dengan yang lain,” ujarnya.
“Tapi karena kegagalan komunikasi publik, atau kadang sikap jumawa, maka ketidakpercayaan terhadap hukum dapat meningkat,” sambungnya.
Febri Dianysah mengungkapkan saat ini penegakan hukum di Indonesia sedang bermasalah.
“Pemberantasan terhadap (kasus) korupsi apalagi. Bahkan Indeks Demokrasi pun turun,” katanya.
Ia menilai saat ini Kondisi Indonesia terkait Pemberantasan Korupsi, penanganan hukum dan Demokrasi sedang tidak baik-baik saja.
“Kesadaran palsu tidak akan membantu kita berupaya memperbaiki diri. Berpikir terbukalah,” ujar Febri Diansyah.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun drastis dari 2019 ke 2020.
Indeks WJP adalah yg paling rendah, trmasuk Rule of Law. Ada problem di instansi penegak hukum & penegakan hukum.
Misal: pelanggaran yg sama tdk diproses karena pelaku punya posisi politik atau kekuatan bisnis. pic.twitter.com/H2Aj2Oi5zO— Febri Diansyah (@febridiansyah) April 4, 2021
Adapun tentang hasil survei Index Presepsi Korupsi Indonesia 2020, Indonesia merosot tiga poin menjadi 37.
Pada 2019, Indonesia diketahui berada pada perolehan angka 40.
Baca Juga: Sri Mulyani Siap Gelontorkan Rp 17 Triliun per Tahun Demi Lancarnya Internet di Pelosok Desa
Akibat dari penurunan itu, kini Indonesia berada di posisi 102 dari 180 negara yang di survei.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam peluncuran IPK 2020 beberapa waktu lalu.
“CPI (Corruption Perception Index) Indonesia ada 2020 berada di skor 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei,” kata Wawan Suyatmiko.
Baca Juga: Kalahkan Sederet Aktor Tampan, Presiden Rusia Vladimir Putin Dinobatkan sebagai Pria Terseksi
“Skor ini turun tiga poin dari 2019 yang berada pada skor 40 dengan ranking 85, dimana pada 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir,” sambungnya.***(Azka Zaki Mustafa/Bekasi.Pikiran-Rakyat.com)
