Network
PR TASIKMALAYA- Juru Bicara Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Muhammad Rahmad menyebut, Demokrat semasa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah bersikap otoriter dan 'keluargais'.
Untuk mengakhiri kepemimpinan SBY dan AHY yang mulai mengarah pada tirani itu, Muhammad Rahmad pun meminta seluruh kader Demokrat bersatu.
Menurut Muhammad Rahmad, jika kepemimpinan SBY dan AHY di Demokrat terus berlanjut, hal ini bisa sangat berbahaya bagi pembanguan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Jalani Sidang Tatap Muka, Argo Yuwono ke Simpatisan HRS: Jangan Langgar Prokes, Tetap Ada Batasannya
Hal itu disampaikan Muhammad Rahmad pada saat konferensi pers Demokrat kubu Moeldoko di Hambalang Sport Center, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Konferensi pers yang dibuat oleh pengurus Demokrat kubu Moeldoko itu digelar dengan agenda untuk memberikan informasi penting terkini pasca KLB.
Sebagaimana diberitakan Bekasi.Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Sebut SBY dan AHY Otoriter Selama Pimpin Demokrat, Muhammad Rahmad: Ini Bencana yang Luar Biasa Bagi Demokrasi", pihak Demokrat kubu Moeldoko memberikan sejumlah keterangan dalam konferensi pers tersebut.
Baca Juga: Bongkar 'Akting' Nangis di Sidang HRS, Dewi Tanjung: Kalau Tidak Dilaporkan Mereka Semakin Liar
"Partai yang mengarah kepada tirani, otoritarian, dan 'keluargais' yang dilakukan SBY dan AHY harus diakhiri.
"Ini adalah bencana yang luar biasa bagi pembangunan demokrasi pasca reformasi di Indonesia," kata Muhammad Rahmad, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Jumat, 26 Maret 2021.
Muhammad Rahmad menuturkan, melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, akan mengembalikan Partai Demokrat menjadi partai yang terbuka, demokratis, modern, dan santun.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Dapat Lahan dari Jokowi, Rocky Gerung: Apa Urusannya Kepemudaan dengan Lahan?
Muhammad Rahmad juga menyebut bahwa Moeldoko telah berkomitmen untuk menghapus aturan-aturan yang memberatkan kader dan memberi penghargaan kepada kader yang berjasa.
"Bapak Moeldoko memiliki komitmen untuk menghapus ketentuan-ketentuan yang memberatkan kader, dan memberikan rewards atau penghargaan kepada kader yang berjasa kepada partai," ujar Muhammad Rahmad.
Sebelumnya, Politikus versi KLB Max Sopacua mengungkap alasan kenapa Partai Demokrat versi KLB menggelar jumpa pers di Hambalang, yang menurutnya sebagai tempat bersejarah yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat.
Baca Juga: Jadi Salah Satu Wilayah Adat Sunda Tertua, Ridwan Kamil Kunjungi Kasepuhan Cipta Gelar
"Kenapa Demokrat KLB ini di Hambalang? Tempat inilah, proyek inilah yang menjadi salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," kata Max Sopacua.
Sebagai pelaku sejarah Partai Demokrat, Max Sopacua tahu betul bahwa elektabilitas Partai Demokrat semakin menurun usai KPK mengusut kasus korupsi Hambalang.
"Hambalang bagian dari sejarah yang menentukan, yang menyebabkan Demokrat turun mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen dan 7,3 persen. Itu berurut-turut. Saya adalah pelaku sejarah," ujar Max Sopacua.
Baca Juga: Benny Josua Blak-blakan Ungkap Alasan Dijuluki 'Kamus Berjalan' Teroris
Max Sopacua lantas mengklaim bahwa masih ada oknum kader Partai Demokrat yang turut menikmati hasil korupsi Hambalang, tapi sampai saat ini belum diproses hukum.
Padahal menurutnya, semua kawannya yang terlibat korupsi Hambalang sudah dimasukkan ke dalam jeruji besi dan menebus semua kesalahannya.
"Sebagian besar kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat yang harus dimasukkan karena kesalahan, tetapi ada yang tidak tersentuh hukum yang juga menikmati hasil dari pembangunan ini, sampai hari ini belum. Mudah mudahan segera ya," tutur Max Sopacua.
Baca Juga: Hasil Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa: Jerman Menang Mudah Atas Islandia
Oleh karena itu, Max Sopacua mendesak KPK untuk kembali mengusut kasus korupsi Hambalang, supaya hukum bertindak adil dan tidak ada orang lain yang menderita lagi.
"Mudah-mudahan dari tempat ini kami serukan lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan, terhadap siapa saja yang menikmati (hasil korupsi) Hambalang. Jangan dibiarkan orang lain menderita," ujar Max Sopacua.***(Rika Fitrisa/Bekasi.Pikiran-Rakyat.com)
