Network
PR TASIKMALAYA – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menegaskan bahwa wacana jabatan presiden tiga periode bukan aspirasi rakyat, melainkan keinginan elit politik.
Pernyataan tersebut ditegaskan Bivitri Susanti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Bang Arief pada Selasa, 23 Maret 2021 seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Ketika ditanya apakah wacana tiga periode merupakan aspirasi rakyat, Bivitri Susanti dengan tegas mengatakan tidak.
“Jawabannya jelas tidak, jadi saya kira itu yang menggelisahkan bagi kami-kami yang belajar hukum tata negara, karena amandemen konstitusi mengikuti atau diikuti oleh peristiwa politik yang luar biasa, seperti tahun 1998 seperti Soeharto jatuh,” tegas Bivitri Susanti.
Bivitri Susanti menegaskan, wacana tiga periode yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, menurutnya out of the blue, karena sama sekali tidak diawali dengan peristiwa politik.
“Elit politik mau melakukan perubahan,” tegasnya.
Bivitri Susanti menuturkan, keinginan tiga periode jelas-jelas bukan keinginan rakyat. Pasalnya, saat ini rakyat Indonesia justru tidak terlalu memikirkan berbagai hal yang berkaitan dengan perubahan konstitusi.
Bivitri Susanti menyebutkan, saat ini rakyat Indonesia lebih memikirkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari.
Seperti revisi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), minuman keras, dan Undang-Undang lainnya.
“Kita tidak membicarakan haluan negara. Jadi kelihatan ini maunya elit politik,” kata Bivitri Susanti.
Bivitri Susanti juga berpendapat, adanya wacana untuk tiga periode diduga memanfaatkan momentum kondisi Indonesia yang tengah dilanda Covid-19.
Bivitri Susanti mencontohkan, ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan.
Baca Juga: Kemenag Siap Tindak Tegas KUA yang Lakukan Pungli: Jangan Lagi Ada Istilah KUA Memungut Uang!
“Karena ibaratkan demonstrasi pun semakin sulit, mau memberikan masukan ke Senayan juga terhalang konteks pandemi. Jadi saya kira ada faktor itu,” jelas Bivitri Susanti.
Bivitri Susanti juga menjelaskan, saat ini banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang kehilangan pekerjaan, sehingga yang melakukan protes atas kebijakan pemerintah pada umumnya datang dari masyarakat kelas menengah ke atas.
“Nah ini yang menurut saya memanfaatkan momentum, di luar momentum kesehatan itu sendiri, ada kekisruhan juga terkait dengan penangan pandemic,” jelasnya.
Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono meyakini bahwa 85 persen rakyat Indonesia menginginkan Jokowi menjabat tiga periode.
“Saya meyakini untuk hari ini, 85 persen rakyat Indonesia setuju dengan tiga periode. Tiga periode ini kan bukan selama-lamanya,” tutur Arief Poyuono.***
