Network
PR TASIKMALAYA - Pakar politik Saiful Mujani turut menanggapi hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada Jumat, 5 Maret 2021.
Saiful Mujani menyoroti hasil KLB Partai Demokrat yang menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum baru.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Saiful Mujani menyoroti soal kondisi Partai Demokrat seusai adanya KLB.
Baca Juga: Kaesang Pangarep Disebut akan Beli Klub Bola, Ibunda Sang Mantan Tagih Mobil dan STNK Felicia
Hal ini merujuk pada terancamnya posisi Agus Harimurti Yudhyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Saiful Mujani pun tengah menanti reaksi Menkumham Yasonna Laoly usai Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Menurutnya, jika nantinya Menkumham mensahkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, maka nasib partai ada di ujung tanduk.
Baca Juga: Tanggapi Polemik KLB Demokrat, Henry Subiakto: Mudah-mudahan SBY dan AHY Tidak Demo ke Istana
"Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua Partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara. Lewat Menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak.
"Kalau mengakui, dan membatalkan kepengurusan Partai Demokrat AHY lonceng kematian Partai Demokrat makin kencang," tulis Saiful Mujani, Sabtu, 6 Maret 2021.
Dalam utas yang sama, Saiful Mujani pun memprediksi soal kemungkinan AHY akan mengunggat ke pengadilan jika Ketum Partai Demokrat disahkan Kemenkumham.
2. PD Ahy selanjutnya akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?— saiful mujani (@saiful_mujani) March 6, 2021
Baca Juga: Sindir AHY Soal ‘KLB Partai Demokrat Dagelan’ , Ferdinand Hutahean: Tapi Paniknya Setengah Kiamat!
"Partai Demokrat AHY selanjutnya akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung.
"Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. Katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?," sambung Saiful Mujani.
Menyoroti hal itu, Saiful Mujani mengaku tak bisa membayangkan Partai Demokrat yang jika nantinya akan dipimpin oleh Moeldoko.
Baca Juga: Ibunda Felicia Tissue Meilia Lau Geram, Minta Kaesang Pangarep Kembalikan SIM dan STNK Sang Anak
Baca Juga: Sindir Keras SBY, Teddy Gusnaidi: Anak Buah Anda Korupsi dan Narkoba
Saiful Mujanji bahkan terang-terangan menyebut jika Moeldoko bisa 'membunuh' Partai Demokrat, dan hilang di parlemen selayaknya Hanura yang ditinggal Wiranto.
Di akhir cuitannya, Saiful Mujani pun menyoroti sikap Presiden Jokowi yang dianggapnya abai terhadap sistem demokrasi.
"Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi.
Baca Juga: Sindir 'Pihak Seberang', Mustofa Nahrawardaya: Mereka Anggap Kudeta Demokrat Hal Biasa
Baca Juga: Gempa Bumi Guncang Maluku Tenggara dengan Kekuatan 5,8 Magnitudo
Baca Juga: Tegaskan KLB Demokrat Sebagai Isu Internal Partai, Mahfud MD: Pemerintah Bisa Dituding ‘Cuci Tangan’
"Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi," tandasnya.
6. Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden u demokrasi.— saiful mujani (@saiful_mujani) March 6, 2021
***
