PR TASIKMALAYA- Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum lama ini turtut terseret dalam kisruh panas yang terjadi di dalam Partai Demokrat.
Hal itu lantaran Ridwal Kamil digadang-gadang masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Demokrat.
Nama Ridwan Kamil dikabarkan dipilih oleh sejumlah pihak yang ingin mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dengan agenda untuk menggantikan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga: Apresiasi Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras, Mardani Ali Sera: Semoga Tidak Terulang
Sebagaimana diketahui, sebelum nama Ridwan Kamil mencuat, kisruh di dalam Partai Demokrat itu kian memanas setelah ketum partai Demokrat AHY memecat sejumlah kader partainya karena terbukti melanggar Ad/ART Partai Demokrat.
Sejumlah pihak yang ingin menggelar KLB Partai Demokrat dengan bertujuan menggulingkan kepemimpinan AHY saat ini, mereka menilai bahwa AHY kurang mampu memimpin partai tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya menanggapi bahwa kabar terkait Ridwan Kamil tersebut.
Baca Juga: Varian Baru Covid-19 Dikonfirmasi Masuk Indonesia, Epidemiolog: Berpotensi Memperburuk Pandemi
Asep Wahyuwijaya menyebut, nama Ridwan Kamil yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, dinilai kemungkinan besar tidak akan terwujud.
Sebagaimana diberitakan pikiran-rakyat.com dalam artikel berjudul "Ridwan Kamil Terseret Isu Panas Partai Demokrat, Dikabarkan Jadi Calon Pengganti AHY", pasalnya, Ridwan Kamil tidak mungkin mau masuk dalam pusaran polemik partai tiga bintang bersinar itu.
"Kalau saya secara pribadi, yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Kang RK mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu.
Baca Juga: Singgung Gejolak KLB Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean: Wujud dari Hukum Sebab Akibat
"Kenapa mereka jadi semakin kerasukan saja ya?” ucap Asep, pada wartawan, Rabu 3 Maret 2021.
Asep meyakini, hal itu didasari pernyataan Ridwan Kamil yang mengaku menolak sejumlah tawaran untuk memimpin partai di Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Dengan begitu, kata Asep, Ridwan Kamil pun tidak mungkin mengambil posisi pimpinan di Partai Demokrat.
"Saya denger Kang RK (Ridwan Kamil) itu ditawarin jadi pimpinan partai di Jawa Barat saja enggak mau, apalagi di feit acompli," ujarnya.
Asep menjelaskan, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).
"Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu dimana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," katanya.
Baca Juga: Bingung Skill yang Harus Dikuasai di Masa Depan? Berikut 4 Perkejaan yang Paling Dicari 2021
Oleh karenanya, Asep menyebut mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan pihak illegal karena yang dilakukan di luar aturan minta yang sudah disahkan oleh negara.
Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal mengungkapkan, sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY.
Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan, ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Lalu, ada nama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Ketum Partai Emas, Hasnaeni.***(Novianti Nurullliah/pikiran-rakyat.com)