Kritik Pemerintah Berujung UU ITE, Fadjroel Rachman: Memang Ada Masalah, Kita Berhadapan dengan Dunia Digital

PR TASIKMALAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Rencana revisi UU ITE tersebut, akan dilakukan jika dalam penerapannya tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE (UU ITE),” tutur Jokowi.

Baca Juga: Jelang Pernikahan Aurel dan Atta, Ashanty Ditantang Telepon Krisdayanti: Takut

Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, Asfinawati selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) justru menganggap hal tersebut paradoks.

Pasalnya, berdasarkan data YLBHI terdapat 3.000 lebih orang yang ditangkap karena kritik pemerintah.

Pernyataan tersebut Asfinawati tersebut disampaikan dalam Talkshow Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Mata Najwa pada Kamis, 18 Februari 2021, seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.

“(Pernyataan presiden) itu jadi paradoks. Misalnya soal menyampaikan kritik atau menyampaikan pendapat di muka umum. Ada 3.000 lebih orang (temuan YLBHI) yang ditangkap karena itu,” tutur Asfinawati.

Baca Juga: Bocoran Sinetron Ikatan Cinta 18 Februari 2021, Al Tahu Reyna Bukan Anak Roy?

Asfinawati bahkan mempertanyakan, mengapa yang memberikan kritik berujung dengan UU ITE. Karena menurutnya, kritik kepada pemerintah merupakan kebebasan berpendapat.

Namun, Fadjroel Rachman selaku Juru Bicara Presiden membantah pernyataan Asfinawati.

Menurut Fadjroel Rachman, tidak pernah ada orang yang ditangkap karena menyampaikan kritik.

Fadjroel Rachman menjelaskan, terkait dengan UU ITE ini karena manusia tengah dihadapkan dengan dunia digital.

Baca Juga: Ditanya Konsekuensi Jika SBY Langgar UU Fasilitas Mantan Presiden, Teddy Gusnaidi: Tentu Ada Sanksinya

“Memang ada masalah tampaknya di UU ITE ini. kenapa jadi masalah terus menerus, karena kita baru berhadapan dengan dunia digital,” jelas Fadjroel Rachman.

Oleh karena itu, Jokowi meminta DPR untuk revisi UU ITE jika dirasa tidak memberikan keadilan kepada masyarakat.

“Presiden sudah bilang, kalau UU ITE tidak memberi rasa keadilan, presiden minta DPR untuk merevisi. Tahun 2016, revisi pertama juga datang dari Pak Jokowi,” tegas Fadjroel Rachman.***