Network
PR TASIKMALAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Rencana revisi UU ITE tersebut, akan dilakukan jika dalam penerapannya tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.
“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE (UU ITE),” tutur Jokowi.
Baca Juga: Jelang Pernikahan Aurel dan Atta, Ashanty Ditantang Telepon Krisdayanti: Takut
Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, Asfinawati selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) justru menganggap hal tersebut paradoks.
Pasalnya, berdasarkan data YLBHI terdapat 3.000 lebih orang yang ditangkap karena kritik pemerintah.
Pernyataan tersebut Asfinawati tersebut disampaikan dalam Talkshow Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Mata Najwa pada Kamis, 18 Februari 2021, seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
“(Pernyataan presiden) itu jadi paradoks. Misalnya soal menyampaikan kritik atau menyampaikan pendapat di muka umum. Ada 3.000 lebih orang (temuan YLBHI) yang ditangkap karena itu,” tutur Asfinawati.
Baca Juga: Bocoran Sinetron Ikatan Cinta 18 Februari 2021, Al Tahu Reyna Bukan Anak Roy?
