PR TASIKMALAYA – Cak Nun sapaan akrab Ainun Najib menginginkan Presiden dan DPR Dewan Pewakilan Rakyat(DPR) dapat merevisi Undang –Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara cepat dan menarik perhatian Hidayat Nur Wahid.
Cak Nun menginginkan revisian UU ITE secepat dalam mengesahkan UU Cipta Kerja atau Omnibus law.
Menurut Hidayat Nur Wahid Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahwa harapan Cak Nun soal UU ITE ini sangat bisa terwujud asal serius.
Tanggapan ini disampaikan Hidayat Nur Wahid dalam cuitan Twitter @hnurwahid pada Selasa, 16 Februari 2021.
“Sangat bisa, Asal political will Pemerintah serius,” tulis Hidayat Nur Wahid sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @hnurwahid.
Hidayat Nur Wahid juga membandingan kecepatan dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang sangat cepat padahal telah ditolak dua partai PKS dan Demokrat.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengaku bahwa sebelumnya PKS telah mengusulkan revisi UU ITE.
Baca Juga: Minta MUI Blokir Ustaz Yahya Waloni, Dewi Tanjung: Dia Iblis Menyerupai Manusia!
“UU Omnibuslaw Ciptaker yang ditolak oleh FPKS & FPD (Fraksi Partai Demokrat) saja bisa “dipercepat”,” kata Hidayat Nur Wahid.
“Apalagi revisi UU ITE, karena dari dulu @FPKSDPRRI sudah usulkn revisi UU ITE,” tambahnya.
Hidayat Nur Wahid menilai jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki keinginan untuk mengerahkan pendukungnya maka akan cepat direspon dan direvisi UU ITE oleh pihak terkait.
“Maka kalau @jokowi arahkan partai- partai pendukung pemerintah,UU ITE bisa segera direvisi,” kata Hidayat Nur Wahid.
Sangat bisa. Asal political will Pemerintah serius. UU Omnibuslaw Ciptaker yg ditolak olh FPKS&FPD saja bisa “dipercepat”, apalagi revisi UU ITE, krn dari dulu @FPKSDPRRI sudah usulkn revisi UU ITE.Maka kalau @jokowi arahkan Partai2 Pendukung Pemerintah,UU ITE bisa sgra direvisi. https://t.co/2aV4lTjnz8— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) February 16, 2021
***