Network
PR TASIKMALAYA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina secara resmi menetapkan tanggal 1 Februari sebagai Hari Hijab Nasional setiap tahunnya.
Ditetapkannya Hari Hijab Nasional oleh Pemerintah Filipina tersebut bertujuan untuk mempromosikan tradisi Umat Islam.
Selain itu juga, ditetapkannya Hari Hijab Nasional sebagai upaya Pemerintah Filipina untuk mendorong pemakaian jilbab, menghapus kesalahpahaman, menghentikan diskriminasi terhadap wanita berhijab.
Baca Juga: Ketahui Makna Tahun Baru Kerbau dalam Perayaan Imlek Tahun Ini
Selanjutnya, sebagai upaya dalam melindungi kebebasan dan praktik agama, dan mempromosikan serta memberikan apresiasi atas penerimaan keberagaman beragama di Filipina.
Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menetapkan Hari Hijab Nasional, hijab didefinisikan sebagai penutup kepala dan dada yang dipakai di hadapan pria dewasa, di luar keluarga dekat mereka.
Hijab yang dimaksud mengacu pada wajah, kepala, cadar yang dikenakan oleh wanita Muslim yang berdasarkan kepada standar kesopanan tertentu.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2024 Dipertahankan, Andi Arief: Dikhawatirkan Jadi Ajang Politisasi ASN
Melalui RUU tersebut, pemerintah Filipina mendorong lembaga pemerintah, sekolah, serta sektor swasta untuk senantiasa memperingati Hari Hijab Nasional, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di antara karyawan dan siswa.
RUU tersebut disusun oleh Amihilda Sangcopan, Lanao Del Norte Reps, Mohamad Khalid Dimaporo, Abdullah Dimaporo, Lanao Del Sur Reps.
Selanjutnya Ansaruddin Abdul Malik Adiong, Yasser Alonto Balindong, Maguindanao Rep. Datu Roonie Sinsuat, Godofredo Guya, Ilocos Sur Rep. Deogracias Victor Savellano.
Menanggapi hal tersebut, Dipo Alam yang merupakan mantan Sekretaris Kabinet RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melontarkan tanggapannya melalui cuitan di Twitter pribadinya @dipoalam49.
“Padahal Filipina tidak ‘kampanye ekonomi syariah, bank syariah, sukuk, wakaf, halal’ dll. Menkeunya (menteri keuangan) juga gak berhijab pas 1 Februari?
"Medsosnya tidak rame bahas ‘kadrun-kadrunan’, dll? Kok ada TAP DPR?,” ujarnya seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada Senin, 1 Februari 2021.
1-2-2021 Padahal Filipina tidak "kampanye Ekonomi Syariah, Bank Syariah, Sukuk, Wakaf, Halal" dll? Menkeunya jg gak berhijab pas 1 Februari? Medsosnya gak rame bahas "kadrun"2an, dll? Kok ada TAP DPR? @RamliRizal @emilsalim2010 @republikaonline @fadlizonhttps://t.co/dlgGehA86t— Dipo Alam (@dipoalam49) February 1, 2021
***
