Network
PR TASIKMALAYA – Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam), ditanya mengenai isu radikalisme yang terjadi di Indonesia oleh Deddy Corbuzier.
Pertanyaan tersebut Deddy Corbuzier lontarkan dalam podcastnya bersama Mahfud MD yang diunggah di kanal YouTube Deddy Corbuzier.
“Ada yang mengatakan bahwa isu radikalisme ini hanya dibuat sama pemerintah,” ujar Deddy seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada Kamis, 14 Januari 2020.
Baca Juga: Hasil Pertandingan Tottenham vs Fulham: Tuan Rumah Gagal Raih Poin Penuh
Mendengar pernyataan Deddy Corbuzier tersebut, Mahfud MD menolak dengan tegas.
“Enggak juga, udah lama kan isu radikalisme. Kenapa dibuat? Kan sudah lama kalau FPI (Front Pembela Islam) dan sebagainya,” jelas Mahfud MD.
Mahfud MD kemudian menyinggung bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan sebelum FPI.
“Kemudian dulu kita membubarkan HTI, kan dalam rangka itu. meskipun kita tahu, radikalisme itu diperdebatkan,” pungkas alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.
Baca Juga: Akui Bahwa Dirinya Bukan Spesialis Peramal, Mbak You Klaim Ia Perias Pengantin
Menurut Mahfud, jika dikembalikan ke dalam sejarah, radikal tidak selamanya buruk.
Seperti halnya Soekarno dan Nabi Muhammad yang membawa ‘radikal’ untuk kebaikan.
“Soekarno itu berhasil membangun Indonesia karena radikal, ya kan. Nabi Muhammad itu membangun Islam karena radikal, iya, itu betul. Oleh sebab itu radikal itu ada yang bagus, ada yang jelek juga,” jelas Mahfud MD.
Mahfud MD kemudian menjelaskan radikal menurut hukum.
Baca Juga: Simak Prakiraan Cuaca Tasikmalaya 14 Januari 2021, Diprediksi Akan Diguyur Hujan Lebat di Sore Hari
“Nah terus mana yang bener? Yang bener itu apa yang dinyatakan oleh hukum, menurut hukum radikal itu apa? Kalau ada pendapat yang berbeda. Nah, hukum kita mengatakan radikal itu tindakan,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD juga menyebutkan beberapa tindakan radikal yang menyalahi hukum.
“Anti ideologi yang sudah disepakati, anti demokrasi, anti NKRI, atau melakukan gerakan-gerakan yang mengarah ke situ tanpa proses demokrasi, itu anti pemerintah yang sah selalu melawan tanpa proses demokrasi yang benar, dan kalau tidak berhasil melakukan kekerasan. Hukum mengatakan begitu,” ujar Mahfud MD.***
