Network
PR TASIKMALAYA - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19 akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021 mendatang.
"Dengan PT POS mulai disalurkan pada 4 Januari (2021). Kita harap dalam satu minggu bisa selesai di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus di Papua berbeda," kata Risma Selasa 29 Desember 2020 dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Risma menyampaikan hal tersebut bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendy seusai keduanya mengikuti rapat terbatas dengan topik "Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021" yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: KPK: Selama Tahun 2020 ada 43 Pegawai yang Mengundurkan Diri
Bansos yang tadinya berbentuk sembako untuk masyarakat di wilayah Jabodetabek itu menurut diubah menjadi bantuan tunai yang diantar oleh tenaga PT Pos ke rumah masyarakat masing-masing agar tak menimbulkan kerumunan.
Menurut Risma, pembahasan berbagai skema dan data penerima bantuan untuk 2021 masih dalam proses finalisasi.
Sedangkan untuk Program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada 2021 ditargetkan untuk 10 juta orang penerima termasuk di Jabodetabek yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dengan indeks bantuan per bulannya adalah Rp300.000 bagi setiap penerima manfaat.
Baca Juga: Stafnya Positif Covid-19, Ayumi Hamasaki Terpaksa Batalkan Konser Rutin Akhir Tahun
"Itu diberikan pemerintah itu hingga Januari, Februari, Maret, April, jadi selama empat bulan," ungkap Risma.
Masih ada Program Keluarga Harapan yang ditujukan untuk 10 juta penerima manfaat dengan penyalur Bank Himbara.
"Itu penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali dengan tahap pertama Januari, kedua bulan April, tahap ke-3 bulan Juli dan tahap ke-4 bulan Oktober," ungkap Risma.
Baca Juga: Kesal Namanya Dicatut dalam Penipuan Give Away, Soimah: Nanti Kena Karma Loh!
Risma juga mengatakan akan mulai memperbaiki sistem pemberian bantuan mulai Februari 2021.
"Karena Januari harus segera disalurkan maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui, yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya karena ada 'feedback', jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan untuk penerima bantuan," tambah Risma.
Bahkan dalam keterangannya, Risma juga menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan uang bantuan BST untuk membeli rokok.
Baca Juga: Australia Hingga UEA, Berikut 8 Negara yang Mengonfirmasi Adanya Kasus Varian Baru Covid-19
"Tidak ada lagi untuk pembelian rokok dan kami akan pantau karena insyaallah Februari kami siapkan tools (alat) untuk mengetahui dengan uang itu dibelanjakan apa saja," tuturnya.
Menanggapi pernyataan Mensos Risma tersebut, politisi Partai PKB Luqman Hakim memberikan respon mengejutkan.
Dalam unggahan di akun Twitternya Luqman diketahui mengomentari sebuah berita tentang pernyataan dan himbauan Risma tersebut dengan menyinggung soal pemasukan negara dari cukai rokok dan banyaknya rakyat yang terlibat dalam industri rokok di Indonesia.
Baca Juga: Tahun Baru 2021 Tinggal Menghitung Hari, Via Vallen: Gak Ngerti Mau Ngapain
Selain itu, Luqman juga bahkan menyebut tentang cukai rokok yang seringkali digunakan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.
Sehingga, ia mempertanyakan apa yang salah jika masyarakat membeli rokok di warung dan pasar.
“Ada apa Bu, kok serius banget musuhi sama rokok? Brp ratus trilyun cukai rokok yg diterima negara setiap tahun? Dari mana duit yg dipakai nomboki defisit BPJS Kes? Brp puluh juta rakyat terlibat dlm rantai industri rokok? Beli rokok di warung/pasar, apa salahnya? Mikir to, Bu!”, tulis Luqman sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @LuqmanBeeNKRI.
Baca Juga: Resep Membuat Ham and Cheese Potatoes Au Gratin, Nikmati Kelezatan Makanan Eropa
Dalam cuitan lainnya, Luqman juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi tidak memberikan himbauan sebagaimana yang Risma sampaikan.
Ia menyebut bahwa yang terpenting dalam kondisi ini adalah BST akan berdampak pada aktivitas jual beli yang akan menjadi stimulus pemacu ekonomi semakin bergeliat tanpa ada tekanan dan larangan tentang pembelian rokok.
“Dlm keadaan ekonomi mandeg begini, negara ngurus apa yg boleh dibeli dan yg tak boleh? Biarkan rakyat beli apa saja dg duit 300 ribu itu, akan memicu ekonomi bergeliat. Setahu saya, Presiden @jokowi tegas minta agar BST tidak dipotong, tdk dikorupsi. Tekanannya bukan soal rokok!,” imbuh Luqman.
Dlm keadaan ekonomi mandeg begini, negara ngurus apa yg boleh dibeli dan yg tak boleh? Biarkan rakyat beli apa saja dg duit 300 ribu itu, akan memicu ekonomi bergeliat.
Setahu saya, Presiden @jokowi tegas minta agar BST tidak dipotong, tdk dikorupsi. Tekanannya bukan soal rokok! https://t.co/HGvJv01eXx— Luqman Hakim (@LuqmanBeeNKRI) December 29, 2020
***
