"Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup ruang bagi terjadinya korupsi dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi," imbuhnya.
Jokowi menyampikan pemerintah saat ini tengah melakukan pembenahan sistem untuk menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Tanggapi Penghapusan Status Buron Djoko Tjandra, PKS: Prihatin Institusi Besar Bisa Dimainkan Oknum
Mulai dari pelaksanaan e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya.
Sistem-sistem itu, memerlukan dukungan pengawasan yang efektif.
Baik oleh pengawas internal pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasinya.
Baca Juga: Terdepan Dalam Berantas Korupsi, Jokowi: Kejaksaaan Adalah Wajah Pemerintahan dan Kepastian Hukum
"Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan, namun orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi," pungkasnya. ***