Network
Selanjutnya, meskipun kebijakan Susi berhasil menurunkan penangkapan ikan ilegal hingga 90 persen, gaya kepemimpinannya yang keras dinilai mengancam banyak pihak.
Sehingga, banyak yang berusaha menggulingkannya dari kursi menteri.
Selain itu, larangan Susi terhadap kapal asing juga menjadi sumber ketegangan antara dirinya dengan pelaku industri dan kelompok politik.
Susi diketahui menerapkan hukuman dan pencabutan izin operasi kepada seluruh perusahaan tanpa pandang bulu.
Hal ini tidak hanya membuat marah mereka yang beroperasi secara ilegal di Indonesia, melainkan juga mereka yang melakukan pelanggaran administrasi atau pajak yang bersifat ringan.
Baca Juga: KPK Tangkap Menteri KKP, Edhy Prabowo Pernah Jadi Tukang Cuci Hingga Tukang Pijat Prabowo Subianto
Lebih lanjut, beberapa saat lalu Jokowi juga menunda larangan cantrang – sejenis penangkapan pukat – tanpa batas waktu tertentu. Padahal, semula cantrang sudah dilarang melalui Peraturan Menteri No. 2/2015 bersama dengan berbagai jenis jaring pukat lainnya karena dianggap sebagai praktik penangkapan ikan yang merusak.
Namun akibat banyaknya protes nelayan , Jokowi kemudian memutuskan untuk menemui para perwakilan nelayan tersebut pada awal 2018. Dari hasil pertemuan tersebut, Jokowi langsung menginstruksikan Susi untuk memperpanjang masa transisi di Jawa tanpa batas waktu.
Perubahan aturan itu merusak citra politik Susi, yang berulang kali mengatakan bahwa pelarangan itu sudah bersifat final.
Lebih lanjut, hengkangnya Susi dari kabinet kedua Jokowi juga dipicu oleh keengganannya untuk membangun koalisi sendiri untuk mendukung visi dan tindakannya.
