PR TASIKMALAYA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi pembahasan yang menarik di tengah debat Calon Presiden (Cawapres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bahkan, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut proyek tersebut belum memiliki investor.
Pernyataan Mahfud MD itu ia sampaikan ketika dirinya berbicara dalam debat Cawapres 2024 yang digelar pada Jumat, 22 Desember 2023.
Sebagai informasi, anggaran yang diperlukan untuk pembangunan Ibu Kota Baru itu sendiri ditaksir mencapai Rp466 triliun.
“Sejauh yang kita baca sampai sekarang tidak ada satu pun investor yang masuk, coba kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu investor mana yang sudah masuk,” kata Mahfud MD dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Sabtu, 23 Desember 2023.
Baca Juga: Fokus Mahfud MD di Debat Cawapres Nanti Malam: Merebut Hati Rakyat
Akan tetapi, apakah benar pernyataan Mahfud MD tersebut bahwa pembangunan IKN belum memiliki investor? Simak penjelasannya di bawah ini:
Cek Fakta IKN Tidak Memiliki Investor
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyebutkan nilai investasi pihak swasta untuk pembangunan Ibu Kota Baru mencapai Rp45 triliun hingga akhir tahun 2023.
Anggaran senilai Rp23 triliun dari total nilai investasi sudah dikucurkan untuk pembangunan fisik awal pada September 2023. Kemudian, Rp12 triliun telah dibelanjakan pada groundbreaking November 2023.
"Sehingga, totalnya paling tidak Rp45 triliun investasi swasta akan mengiringi apa yang sudah dimasukkan pemerintah sebagai investasi dari APBN," kata Bambang, melansir dari Databoks.
Baca Juga: Dugaan Pencucian Uang Pemilu 2024, Mahfud MD Minta Penegak Hukum Selidiki dengan Serius
Bambang menuturkan, mesin pembangunan IKN tidak hanya bersumber dari pihak swasta saja, tetapi juga dari APBN.
Ia juga memuji kinerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono karena telah membangun infrastruktur IKN.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa investor yang sudah dan akan masuk, baik dari dalam dan luar negeri sudah ada 21 investor.
Adapun jumlah investasi yang masuk di ibu kota baru sudah mencapai dua miliar dollar amerika atau setara Rp31,4 triliun dengan Kurs Rp15.723.
Apa itu IKN atau Ibu Kota Baru?
Indonesia telah memulai perjalanan monumental dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke sebuah lokasi baru.
Baca Juga: Jika Terpilih di Pemilu 2024, Mahfud MD Siap Lanjutkan Pembangunan IKN
Keputusan ini diambil untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang melanda Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan tingginya tingkat polusi udara.
IKN juga dilihat sebagai upaya untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Pulau Kalimantan sebagai lokasi Ibu Kota Baru. Lebih tepatnya, terletak di sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian kajian dan pertimbangan terkait potensi wilayah tersebut, keberlanjutan lingkungan, serta pertimbangan geografis dan demografis.
Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia bukan hanya sekadar pemindahan kantor-kantor pemerintahan, tetapi juga melibatkan pembangunan infrastruktur yang memadai. Rencananya mencakup pembangunan jalan tol, bandara, stasiun kereta api, perumahan, pusat bisnis, dan fasilitas publik lainnya.
Baca Juga: Ada Transaksi Janggal Pemilu 2024, Mahfud MD: Kalau itu Haram, Tangkap!
Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memajukan sektor-sektor terkait.
Pemindahan Ibu Kota Negara juga diikuti dengan komitmen terhadap konservasi lingkungan. Pemerintah berencana untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati di sekitar area Ibu Kota Baru.
Langkah-langkah strategis dilakukan untuk melestarikan alam, termasuk penghijauan, pelestarian hutan, dan perlindungan terhadap sungai-sungai yang melintasi wilayah tersebut. Ibu Kota Baru Indonesia adalah langkah berani dalam menghadapi tantangan perkembangan urban di Jakarta.
Proyek ini bukan hanya menandai pemindahan administratif, tetapi juga sebuah visi besar untuk menciptakan kota modern yang berkelanjutan, berdaya saing tinggi, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.***