PR TASIKMALAYA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengungkap 10 kesalahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Hal itu diungkap lewat utas berjudul '10 Kesalahan Gubernur Anies Tangani Covid-19' di akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 12 September 2020.
"Fraksi @PSI_Jakarta mencatat 10 kesalahan Gubernur Anies Baswedan dalam menangani Covid-19, mulai dari telatnya melakukan SWAB hingga contact tracing per kasus yang terlalu sedikit," cuit Tsamara.
Baca Juga: Dianggap Buat Perekonomian Rontok, Tiga Menteri Tolak PSBB Total di DKI Jakarta
Dalam utas itu, terdapat pernyataan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad yang menyebut kegagalan Jakarta tak telas dari kebijakan yang diambil.
1. PSI menyebut jika Pemprov DKI Jakarta baru melakukan tes swab pada awal April, padahal situasi genting dimulai sejak 3 Maret.
2. PSI menilai, contact tracing idealnya dilakukan 20-39 orang per kasus. Namun, pada awal-awal yang dilakukan pada 6 orang per kasus.
Baca Juga: Conor McGregor Dilaporkan Ditahan atas Dugaan Pelecehan Seksual
3. Anies membatasi transportasi sehingga terjadi penumpukan penumpang, yang dimana meningkatkan risiko terinfeksi virus corona.
4. Aturan ganjil-genap yang dilakukan pada Agustus lalu membuat masyarakat berpindah menggunakan kendaraan umum yang memiliki risiko penularan lebih tinggi.
5. Penegakan aturan yang tidak konsisten di lapangan dinilai PSI sangat lemah, sebab masih ada sejumlah tempat yang terdapat keramaian.
Baca Juga: Perppu 1/2020 Disebut Jadi Salah Satu Akar Kegagalan Penanganan Covid-19
6. Pemprov DKI tak menyediakan tempat isolasi, karantina OTG dan gejala ringan, serta hanya mengandalkan Wima Atlet.
PSI menilai, Pemprov seharusnya bisa menyediakan tempat isolasi dan karantina lain seperti GOR, hotel, wisma, rusun, atau expo.
7. Klater penyebaran Covid-19 justru banyak terjadi di kantor Pemprov DKI. Hal itu perlu dievaluasi agar sistem pelayanan tak terganggu.
Baca Juga: Cerita soal Keluarga Beda Keyakinan, Ayah Shandy Aulia Berharap sang Anak Pelajari Agama Islam
8. Kebijakan Anies dianggap kerap membingungkap dan kontradiktif, seperi pembukaan bioskop, UMKM berjualan di trotoar, dan penerapan ga-ge.
9. Anies dinilai tak transparan atas kebijakan penarikan rem darurat, sebab tak ada penjalasan lebih lanjut soal kebijakan yang diterapkan.
10. Bantuan sosial dinilai terlambat untuk disalurkan. PSI memberikan dua opsi alternatif penyaluran bansos, dari berupa barang menjadi uang.
Baca Juga: PSBB Total DKI Jakarta Belaku 14 September, Tekan Risiko Kematian akibat Covid-19
Hal itu dianggap bisa mempercepat proses penyaluran bantuan, namun tetap digabikan secara cash-less untuk mencegah kebocoran.
Namun, jika disalurkan dengan barang, maka harus dilakukan dengan cepat dan mengambil suplai barang dari koperasi dan UMKM.
***