PR TASIKMALAYA – Saat ini, stunting masih menjadi masalah serius yang tengah diatasi oleh pemerintah untuk dikurangi jumlah penderitanya sebanyak mungkin.
Stunting merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama sehingga menghambat pertumbuhan anak secara kognitif maupun fisik.
Stunting merupakan ancaman besar terhadap kualitas masyarakat Indonesia, terutama dalam daya saing secara global.
Baca Juga: Mengenang Satu Tahun Meninggalnya Eyang Habibie, Tokoh Inspiratif yang Dicintai Masyarakat Indonesia
Pada tahun 2018, 30,8% anak di Indonesia mengalami stunting. Angka ini berhasil diturunkan sebanyak 3,13%, sehingga di tahun 2019 persentase anak penderita stunting menjadi 27,67%.
Dikutip dari Kominfo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi berupaya untuk menurunkan jumlah anak penderita stunting.
Presiden Joko Widodo menargetkan sisa 14% penderita di tahun 2024. Ini berarti anak yang menderita stunting harus berkurang paling tidak 680 ribu setiap tahun.
Baca Juga: Foto Wajib Militer Dirilis, Aktor Park Bo Gum Tampil Gagah
“Kalau kita lihat angka kelahiran kita sekitar 4,8 juta pertahun, berarti paling tidak pertahunnya angka stunting kita harus di bawah 680 ribu sekian.
"Kalau angka stuntingnya pertahun sudah di atas 680 ribu, kita tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh presiden,” kata Muhadjir.
Hal itu disampaikannya pada saat Rapat Virtual Mengukur Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan di Tahun 2020 pada Kamis, 10 September 2020 kemarin.
Baca Juga: Tak Sepaham dengan Para 'Pengkritik' Anies Baswedan, Fraksi Nasdem Nyatakan Siap Bantu DKI Jakarta
Muhadjir berpendapat, agar mampu menurunkan angka stunting sesuai target, maka perlu membuat terobosan serta langkah-langkah strategis.
“Karena itu saya berharap dengan adanya seminar seperti ini, nanti langkah-langkahnya akan lebih konkret dan bisa betul-betul memenuhi target,” ujar Muhadjir.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN, Subandi Sardjoko menyebut, ada beberapa strategi penanganan stunting yang harus menjadi proyek prioritas nasional.
Baca Juga: Arief Puyouno: Saya Yakin Dana Penanggulangan Covid-19 di DKI Banyak Penyimpangan
“Kita sudah ada stranas (strategi nasional) percepatan penurunan stunting, tapi itu tidak cukup kuat untuk jadi pegangan bagi daerah.
"Oleh karenanya, kita sedang finalisasi percepatan penurunan stunting melalui rancangan perpres penurunan stunting," kata Subandi.
Ia menjelaskan, Perpres akan mengkoordinasikan sumber daya yang ada di tingkat pusat, provinsi, hingga desa, sampai intervensi terhadap indikator penurunan stunting mencapai masyarakat.
Baca Juga: Kontroversi Arteria Dahlan, Merasa Dituduh ‘Cucu PKI’ hingga Pernah Bentak Emil Salim Tahun Lalu
Hal-hal lain yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah sistem monitoring evaluasi anggaran yang akurat, membangun dasbor untuk memantau angka penurunan stunting di setiap daerah, serta komitmen yang kuat dari pemerintahan daerah, baik itu gubernur, bupati, ataupun walikota.
“Data yang akurat juga penting untuk melihat apakah intervensi berhasil, pemanfaatan dana desa, pemberian insentif bagi daerah yang telah baik dalam penanganan stunting, serta keterlibatan semua pihak termasuk swasta dan NGO,” tandas Subandi.***