Network
PR TASIKMALAYA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginjak rem kedaruratan penanganan Corona membuat sejumlah Menteri Ekonomi kelabakan.
Mereka khawatir, penerapan kembali PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar secara ketat akan merontokkan perekonomian yang saat ini sedang diupayakan agar bisa tumbuh.
Kebijakan yang diambil Anies Baswedan menuai pro dan kontra. Salah satu suara kontra disampaikan Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono.
Baca Juga: Hoaks Atau Fakta: Apakah Kakek dari Politisi PDIP Arteria Dahlan Benar-benar Seorang PKI?
Gembong mencontohkan implementasi nol besar karena merujuk pelaksanaan PSBB total pertama pada April 2020.
Kata dia, PSBB total pertama sampai ketiga itu tak memberikan efek berarti.
"PSBB total pertama yang dilaksanakan satu, dua, tiga itu tak membawa efek yang begitu hebat karena pengawasan di lapangan tak berjalan dengan baik," jelas Wakil Ketua DPD PDIP Jakarta itu.
Baca Juga: Akui Tahu Segalanya Soal Pemimpin Korut, Trump Klaim Kim Jong Un Telah Membunuh Pamannya
Pun, ia heran dengan langkah yang selalu dibuat Anies seperti peraturan gubernur atau pergub, maka implementasi di lapangan tak sesuai.
