Sebut Ucapan Puan Tak Singgung Warga Sumbar, Pakar: Ada Pihak yang Menggiring ke Politik Identitas

7 September 2020, 07:59 WIB
Puan Maharani.* /@puanmaharaniri/

PR TASIKMALAYA - Pernyataan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menjadi kontroversial masih saja diperbincangkan publik hingga kini.

Pasalnya, ucapannya itu menyinggung dan mengganggu warga Minang yang dinilai memiliki kecintaan yang tinggi terhadap Pancasila.

Berbeda degan berbagai pihak lain, Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing justru memiliki pandangan lain.

Baca Juga: 'Di Rumah Aja' Jadi Dugaan Alasan Reza Artamevia Pakai Narkoba, Pihak Polisi Masih Perdalam Motif

Ia ikut berkomentar terkait pernyataan Puan Maharani yang dianggap telah membuah gaduh oleh sebagian orang.

Emrus menyebut bahwa pernyataan Puan itu tidak sedikitpun menyebut apalagi menyinggung suku atau etnis tertentu yang ada di Sumbar.

Bahkan ia menduga bahwa ada pihak yang sengaja menarik pernyataan Puan terkait Sumatera Barat (Sumbar) ke arah politik identitas.

Baca Juga: PKS Dituduh Jadi Provokator di Sumbar oleh PDIP, DPW PKS: Bicaralah Sesuai Fakta dan Realita

Politik identitas sendiri merupakan alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu.

"Saya menyarankan pada kampanye Pilkada tahun ini agar menghindari politik identitas sempit seperti menyebut pilihlah putra daerah. Kampanye semacam ini tidak tepat di Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebaiknya fokus pada program pembangunan di semua sektor, termasuk penanganan kasus Covid-19 untuk kesejahteraan rakyat," kata Emrus, Minggu 6 September 2020.

Emrus menilai pernyataan Puan itu hanyalah ajakan untuk membangun demokrasi yang berkualitas.

Baca Juga: Hubungan Kedua Negara Semakin Menegang, Turki: Perang dengan Yunani Tinggal Menunggu Waktu Saja

Sebagaimana telah diberitakan oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs Warta Ekonomi dengan judul Ada yang Goreng Omongan Puan Maharani Soal Sumatera Barat.

Pasalnya, menurut dia setiap WNI mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menegakkan Pancasila, bukan demokrasi kuantitas atau mayoritas.

Ia pun mengimbau agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah yang baik.

Baca Juga: Punya Banyak Teman Idol, Bang Chan Stray Kids Ungkap Kedekatannya dengan Lisa BLACKPINK

"Pernyataan Puan sebaiknya diselesaikan dengan dialog politik kebangsaan oleh para politisi negarawan dan akademisi. Bukan digiring ke politik pragmatis oleh politisi seperti yang terjadi sekarang di ruang publik," tegas Emrus.*** (Redaksi WE Online) 

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: Warta Ekonomi

Tags

Terkini

Terpopuler