PR TASIKMALAYA - Dalam rangka pencegahan polusi udara yang tak kunjung usai, kendaraan patroli milik Polri akan diganti ke kendaraan listrik secara berkala.
Sebagai informasi, penggalakan kendaraan listrik untuk atasi polusi udara sempat dilakukan untuk mengurangi masalah pencemaran udara.
Perihal mobil patroli diganti dengan kendaraan listrik untuk melawan polusi udara, dipaparkan langsung oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi.
Firman menyebut anggaran untuk mengganti mobil patroli dengan kendaraan listrik harus disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi peran Polri dalam melawan polusi udara terlihat cukup nyata.
Baca Juga: Kabar Gembira bagi Pejuang PPPK 2023! Kemenkes Buka 169.094 Formasi, Berikut Rinciannya
"Kita juga merencanakan nanti kendaraan staf kita memakai mobil listrik ini. Tapi nanti tergantung anggaran yang akan tersedia berapa,"
"Tapi yang pasti dukungan terhadap udara yang bersih, go green yang selama ini kita ini harus dimulai dari kita pemerintah,” kata Firman yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari PMJ News pada 11 September 2023.
Firman lalu menuturkan bahwa pejabat pemerintahan, termasuk kepolisian, memang diarahkan menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional.
“Betul, jadi selaku bagian dari pemerintah, imbauan-imbauan dari bapak pimpinan kemarin sudah dijelaskan dari forum-forum kita, selain konversi kendaraan-kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik,” ucapnya.
Perlu diketahui, kendaraan listrik hanya dipakai ketika dipinjamkan oleh brand tertentu untuk mengawal acara besar seperti KTT G20 dan KTT ASEAN.
Mengenai model kendaraan listrik untuk patroli, Firman mengatakan pihaknya sudah mengusulkan beberapa model yang cocok.
“Kita sudah mulai menggunakan (kendaraan) listrik. Selain kemarin kita mendapat bantuan dari Setneg pada G20,
tapi untuk pengadaan pengadaan ke depan kita sudah mulai mengkombinasikan pengadaan yang berbahan bakar biasa dan listrik,” tutur Firman menambahkan.
Terakhir, Firman menyatakan bahwa pengadaan kendaraan listrik untuk mobil patroli tidak murah dan harus menyesuaikan keuangan negara saat ini.***