PR TASIKMALAYA - Berbagai solusi dalam mengatasi kemacetan di DKI Jakarta sedang dibahas oleh pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan (Dishub) DKI itu sendiri.
Namun ada solusi untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta, salah satunya dengan meningkatkan efektivitas Work From Home (WFH) dan kualitas Internet di seluruh wilayah.
Informasi terkait efektivitas WFH dan Internet dalam mengatasi kemacetan di DKI Jakarta, disampaikan oleh Pakar Transportasi, Danang Parikesit pada 6 Juli 2023.
Menurut Danang, sistem kerja WFH bisa dimanfaatkan untuk mengurangi kemacetan, mengurangi aktivitas warga pada jam sibuk dan jumlah kendaraan bisa berkurang.
Baca Juga: Bahas Kemacetan di Ibu Kota, Dishub DKI Jakarta Ungkap Perlunya Usulan dan Strategi Baru
Dia menjelaskan bahwa peran internet juga sangat berguna bagi pekerjaan tanpa harus datang ke kantor, mengingat penerapan WFH tidak bergantung dari rumah.
Ia mengatakan dalam mendukung konektivitas internet dalam WFH, Pemprov DKI Jakarta bisa menyediakan layanan jaringan yang lebih baik.
Dengan kata lain, aktivitas virtual bisa berjalan semestinya serta potensi terjadi kemacetan di Jakarta bisa berkurang secara perlahan.
Baca Juga: Demi Atasi Kemacetan, Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas saat Idul Adha 2023
"Kita mengurangi 'physical mobility'. Ini 'challenge' kita bagaimana kita mendorong lebih banyak 'virtual mobility' daripada 'physical mobility'," kata Danang Parikesit seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) William Aditya Sarana mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk kembali berlakukan sistem WFH untuk mengurangi kemacetan.
"Yang saya usulkan, penerapan WFH yang sudah terbukti berhasil ketika pandemi dan jalan kosong." ujar William.
Selain dianggap bisa mengurangi kemacetan, menurutnya penerapan WFH juga dapat berdampak pada kualitas udara di Jakarta yang menjadi lebih bersih dan sehat.
Baca Juga: Atasi Kemacetan di Beberapa Titik, Dishub DKI Jakarta Cepat Berikan Solusi!
Dalam rangka mewujudkan kebijakan, William meminta Pemprov DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan perusahaan dan pengelola kantoran soal sistem kerja WFH.
"Mungkin sistem kerja 'hybrid'. Jadi, tiga hari WFH dan sisanya di kantor. Itu perlu dipertimbangkan," katanya menambahkan.***