PR TASIKMALAYA - Sekjen Majlis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menyayangkan pembatalan jadwal penceramah di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Menanggapi pembatalan jadwal penceramah di PT Pelni tersebut, Refly Harun melihatnya sedikit lucu.
Penilaian ini diberikan Refly Harun karena hal-hal seperti itu harus ijin dulu ke Direksi PT Pelni.
Tanggapan Refly Harun terhadap kejadian tersebut terluhat dalam unggahan YouTube Refly Harun pada Minggu 11 April 2021.
Menurut Refly Harun, masalah sesungguhnya yang ada di tubuh BUMN ialah bagaimana meningkatkan kinerja dari BUMN sendiri bukan membahas radikal.
“Ternyata orang BUMN juga jualan radikal, padahal masalah sesungguhnya BUMN adalah bagaimana meningkatkan kinerja BUMN, meningkatkan keuntungan BUMN, bagaimana tidak menggunakan BUMN sebagai kuda troya untuk kandidasi 2024,” tuturnya seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari YouTube Refly Harun.
Refly Harun menyampaikan, sebaiknya BUMN focus memecahkan masalah kerugian yang dialami BUMN bukannya fokus pada masalah radikal.
“Termasuk juga kerugian-kerugian yang dialami BUMN harus di pecahkan dan tiba- tiba masalah radikal ini menjadi fokus perhatian,” tambahnya.
Refly Harun juga mengungkapkan pandangannya, bahwa pancasila itu merupakan satu kesatuan mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima.
Selain itu, nilai-nilai pancasila itu adalah nilai-nilai yang komprehensif yang tidak boleh dipecah satu persatu.
“Kadang-kadang orang bicara pancasila hanya melihat satu segi dari Pancasila yaitu toleransi dan itupun hanya satu segi dari Pancasila,” ujarnya.
Menurut Refly Harun, toleransi itu menghormati atas perbedaan antar sesama pemeluk agama dan dan lain sebagainya.
Baca Juga: West Ham United vs Leicester City: Duel Sengit Demi Lolos ke Liga Champions
Refly Harun menambahkan, bahkan termasuk kepada orang yang punya sikap dan pandangan politik yang tidak sama dengan penguasa, misalnya, dan karena itu bagian hak berdemokrasi dalam sila ke 4.
“Jadi jangan dilupakan bahwa didalam Pancasila yang dijabarkan dalam UU 45 itu ada hak negara untuk mengakui negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa,” ucap Refly Harun.
“Dan mengakui hak warga negara dan hak penduduk untuk beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya,” tambahnya.
Baca Juga: Sebut Kepres Satgas BLBI harapan Baru, Febri Diansyah: Tapi Berisiko Jadi Titik Transaksional Baru
Refly memandang, hal tersebut sedikit lucu jika harus ijin Direksi karena menurutnya, kegiatan tersebut sama dengan kegiatan ekstrakulikuler
“Agak lucu hal-hal seperti ini harus ijin direksi inikan kegiatan yang kalau dikampus itu kegiatan ekstakulikuler yang tidak ada kaitanya dengan kinerja perusahaan,” pungkasnya.
Terkecuali menurut Refly Harun, jika kegiatan-kegiatan ini misalnya berdampak luas bagi perusahaan, baru ini perlu ijin direksi.***