PR TASIKMALAYA- Gelombang kritikan terhadap wacana pemerintah yang akan melakukan impor beras hingga satu juta ton, turut juga ditanggapi oleh Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj.
Dalam sebuah pernyataannya, Said Aqil Siroj menegaskan bahwa dirinya menolak keras kesepakatan impor beras yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tersebut.
Lebih lanjut, Said Aqil Siroj kemudian menerangkan alasannya menolak keras impor beras tersebut yang pertama adalah kebanyakan dari petani 99 persen warga Nahdlatul Ulama (NU).
Baca Juga: Teddy Gusnaidi Desak MUI Buktikan Jika Vaksin AstraZeneca Mengandung Enzim Babi
Sebelumnya, Mendag Muhammad Luthfi menuturkan bahwa alasan pemerintah akan melakukan impor beras tersebut adalah untuk menjaga pasokan pangan dalam negeri.
Namun, sejumlah pihak menilai bahwa hal itu masih belum perlu dilakukan mengingat para petani dalam negeri yang saat ini tengah memasuki musim panen raya.
Sehingga, pasokan beras di dalam negeri pun dipasitikan akan mengalami surplus dan berlimpah.
Selain itu, terkait impor beras, dituturkan Said Aqil Siroj, sebagaimana diberitakan Bekasi.Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Tolak Rencana Impor Beras, Said Aqil: Ini Kebijakan Siapa? Kepentingan Kelompok Tertentu Pasti", ia mengaku telah dihubungi oleh petani dari Karawang dan Indramayu bahwa stok beras masih cukup sangat banyak
"Kemudian begitu ada berita bahwa pemerintah akan MoU dengan pemerintah Thailand impor beras, langsung harga beras turun. Langsung para petani nangis akibat berita, belum terjadi impor baru berita, itu sudah merasakan dampaknya negatif," katanya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube TVNU pada Selasa, 22 Maret 2021.
Dia mengatakan, para tengkulak pun ragu mengambil beras dari petani, sebab menunggu kepastian yang akan terjadi.
Hal ini jelas merugikan para petani yang kebanyakan warga Nahdliyin. Diungkapkan Said Aqil, dia telah menghubungi langsung Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang juga salah satu bendahara PBNU.
Harvick setuju dengan sikap Said Aqil Siroj yang menolak MoU tersebut, karena dalam data Kementan mencatat stok beras pada akhir 2020 sebesar 7,38 juta ton, sementara perkiraan produksi dalam negeri tahun 2021 sebesar 17,51 ton.
Sehingga jumlah total stok beras 24,9 juta ton, adapun perkiraan kebutuhan sebesar 12,33 juta ton sehingga stok beras surplus sebesar 12,56 juta ton di 2021.
Baca Juga: Innalillahi, Mantan Menteri Susi Pudjiastuti Sampaikan Kabar Duka: Selamat Jalan!
"Ini artinya surplus, ngapain impor? Ini kebijakannya siapa ini? Saya bertanda tanya besar untuk apa, untuk kepentingannya siapa, dan kenapa. Ini harus dilaksanakan, untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini, tujuannya, saya tahu lah," ujarnya.
Dia pun meminta tolong agar mendahulukan dan harus memprioritaskan nasib para petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa.
Dikatakannya, kebijakan tersebut alih-alih mendukung petani malah akan semakin menghancurkan nasib mereka.
Baca Juga: Soal ‘Rahim Ibu Bukan Tempat Lahirkan Koruptor’, Ferdinand Hutahaean: Itu Pernyataan Anies Baswedan
"Barangkali yang perlu dipertimbangkan lagi adalah kesesuaian data atau lembaga pemerintah, harus segera disinkronkan," ucap Said Aqil Siroj.***(M Hafni Ali Fahmi/Bekasi.Pikiran-Rakyat.com)