PR TASIKMALAYA- Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua meyakini bahwa keputusan KLB akan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly.
Bahkan, keyakinan Max Sopcua terkait KLB Demokrat yang memunculkan nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua Umum Demokrat itu hingga 1000 persen akan disahkan.
Keyakinan pengesahan hasil KLB Demokrat itu diutarakan Max Sopacua, sebagaiamana yang dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya bahwa saat ini tidak ada pihak yang benar dan yang salah.
Baca Juga: Rilis Lagu Raja Terakhir, Video Musik Young Lex Dianggap Plagiat Penyanyi asal Tiongkok Lay
Hal itu disampaikan Max Sopacua ketika menjadi narasumber di salah satu stasiun tv pada Sabtu, 6 Maret 2021 dalam acara "Apa Kabar Indonesia" bertajuk "AHY VS Moeldoko, Siapa 'Direstui' Menkumham?".
Max Sopacua dalam acara itu mengutarakan bahwa keputusan hasil KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang itu sah atau tidak nantinya akan dinilai oleh Menkumham.
Sebagaimana diberitakan Bekasi.Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Tegaskan Terpilihnya Moeldoko Jadi Ketum, Max Sopacua: Saya Yakin 1000 Persen, Kami Akan Dapat Partai Demokrat", Max Sopacua mengatakan bahwa salh dan benar itu ada di tangan pemerintah atau hukum.
"Saya berpijak pada apa yang disampaikan Prof Mahfud bahwa sebenarnya tidak ada yang salah. Karena proses menyatakan salah dan benar itu ada di tangan pemerintah atau hukum," ucap Max Sopacua.
"Menkumham nanti akan menilai, ini legitimasinya di mana," lanjutnya yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube tvOneNews, Minggu, 7 Maret 2021.
Max Sopacua lantas menilai bahwa saat ini, sudah tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan, karena KLB sudah terjadi dan Moeldoko sudah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Diterima Menkopolhukam dan KPU, AHY: Komitmen Memperjuangkan Kedaulatan Partai Demokrat
"Jadi kita tidak perlu lagi memperdebatkan apa yang sudah terjadi. Katakanlah kalau yang dipersoalkan Pak Moeldoko dan lain sebagainya, Pak Moeldoko sudah jadi Ketua Umum, tidak bisa ditarik lagi. Mobil itu tidak bisa ditarik ke belakang, sudah maju ke depan," kata Max Sopacua.
Menurutnya, saat ini, kedua belah pihak tinggal menunggu keputusan pemerintah, siapa yang akan disahkan, apakah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Moeldoko.
"Sekarang kita tinggal bicara, siapa yang akan dapat legitimasi dari pemerintah, apakah versi KLB yang di Deli Serdang atau tetap berpijak pada apa yang dilakukan Pak AHY dan kawan-kawan itu," ujar Max Sopacua.
Baca Juga: Sarankan Moeldoko Bentuk Partai Baru, Christ Wamea: Namanya Partai Buzzer Indonesia
Meski demikian, Max Sopacua memiliki keyakinan 1.000 persen bahwa pihaknya lah yang akan disahkan sebagai pihak yang berhak menggunakan nama Partai Demokrat.
"Saya yakin 1.000 persen, kami akan mendapat legitimasi itu dari Menkumham sebagai yang berhak untuk menggunakan nama Partai Demokrat," ujar Max Sopacua.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron tetap beryakinan bahwa sampai saat ini, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah di mata hukum.
Baca Juga: Banyak yang Seret Presiden Jokowi, Ali Mochtar Ngabalin: KLB Demokrat adalah Urusan Remeh Temeh
Baca Juga: Setelah dari Kemenkumham dan KPU, AHY Datangi Mahfud MD untuk Membahas ini!
"Kami yakin, Mas AHY sebagai Ketua Umum sudah berjalan satu tahun. Pada 15 Maret 2020 sudah terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi, dihadiri oleh seluruh pemilik suara, sesuai AD/ART, dan tentu sudah disahkan SK Menkumham, baik SK terhadap AD/ART maupun terhadap kepengurusan," tutur Herman Khaeron.
Oleh karena itu, Herman Khaeron menegaskan bahwa seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat akan melakukan perlawanan terhadap pihak yang ingin merebut Partai Demokrat.
"Ini bagi kami sudah selesai, tapi menjelang satu tahun ini ada gerakan yang membawa pihak eksternal untuk merebut kepemimpinan, ya tentu kami harus melakukan perlawanan," kata Herman Khaeron.
Baca Juga: Datangi Menkopolhukam Mahfud MD, AHY Jelaskan Kronologi KLB Partai Demokrat
Baca Juga: Soal Kisruh KLB Partai Demokrat, AHY Akui Akan Memaafkan, Asal Moeldoko Lakukan Hal Ini
Menurutnya, apa yang saat ini pihaknya lakukan, bukan sebuah pembenaran, tapi langkah untuk menegakkan keadilan.
"Dan yang kami lakukan bukan pembenaran, justru kami ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu yang jadi keyakinan kami," ujar Herman Khaeron.***(Rika Fitrisa/Bekasi.Pikiran-Rakyat.com)